Ribuan masyarakat dari 29 RT daerah Tegal Binangun mendatangi Kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) menuntut agar Pemerintah Provinsi Sumsel mengesahkan wilayah Tegal Binangun masuk kedalam administrasi Kelurahan Plaju Darat, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Senin (27/11).

Koordinator Aksi, Sasmita mengatakan, bahwa mereka sejak dari lahir hingga kartu identitas penduduk administrasinya berada di Kota Palembang.

“Tiba-tiba ada pembangunan Kantor Lurah, Puskesmas oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin di tengah sawah yang tidak ada warganya,” ujarnya.

Lanjutnya, mereka (pemkab Banyuasin) membentuk RT/RW secara fiktif yang tidak memiliki warga. Ia meminta agar diusut pembentukan RT/RW yang menyalahi Undang-Undang.

“Kami menuntut :

1. Kepada Gubernur memerintahkan secara administrasi untuk pemerintah kota Palembang untuk tetap memberikan pelayanan dan aktifitasnya di Tegal Binagun.

2. Segera membuat keputusan dan rekomendasi atas nama pemerintah harus memihak kepada bumi dan masyarakat Tegal Binangun tetap dalam pelayanan pemerintah Kota Palembang sebelum terlaksananya Asian Games.

3. Kepada Gubernur Sumsel segera memerintahkan secara administrasi agar pemkab Banyuasin menghentikan aktifitas roda pemerintahannya di Tegal Binangun agar tercipta kondisi yang kondusif dan harmoni,” tuntutannya.

Ia mengatakan bahwa bila permasalahan ini berlarut-larut sehingga akan mengganggu Asian Games 2018 nanti.

“Kalau permasalahan berlarut-larut akan terjadi komplik sosial dan akan mengancam pelaksanaan Asian Games. Kami sudah siapkan 2000 ban bekas, bisa dibayangkan bila ban bekas ini dibakar,” tutupnya.

Sumber: http://detak-palembang.com/asian-gam...ak-diakomodir/