Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta mengungkap tingginya intensitas kegiatan kunjungan kerja yang rencananya akan dilakoni tahun depan. Anggarannya yang dibuat melonjak dari Rp 8,8 miliar menjadi Rp 107,7 miliar akan memfasilitasi perjalanan tiga rombongan di setiap bulan.

Menurut Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Prabowo Soenirman dalam satu pekan anggota DPRD yang melakukan kunjungan kerja mencapai 100 orang. "Kalau satu bulan berangkat tiga kali, berarti akan ada 300 orang. Lalu, 300 kali 12 bulan, begitu. Dalam sebulan bisa 3-4 kali," ujar Prabowo kemarin.

Secara keseluruhan dia menghitung akan ada kebutuhan biaya uang representasi perjalanan dinas dalam negeri untuk 7.752 orang sebesar Rp 1,1 miliar selama satu tahun. Adapun uang harian perjalanan dinas untuk 7.752 orang itu ditetapkan Rp 31 miliar.

Prabowo membandingkan dengan yang saat ini dilakukan yakni perjalanan kunjungan kerja dilakukan satu kali dalam sebulan. Kenaikan anggaran itu, menurutnya, sah lantaran diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Sekretaris DPRD DKI Jakarta Muhammad Yuliadi juga mengatakan, anggaran kunjungan kerja anggota dewan meningkat karena berubahnya biaya satuan perjalanan dinas. Dia mengungkapkan para anggota wakil rakyat di ibu kota itu berencana melakukan kunjungan kerja ke lima negara yang menjalin sister city dengan DKI. "Negara tujuannya nanti ditentukan teman-teman dewan. Karena kunjungan luar negeri kan harus bikin surat dulu," kata dia.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno juga menilai kenaikan dana kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lebih dari dari sepuluh kali lipat itu wajar. Dia berharap, dengan adanya anggaran kunjungan kerja yang besar itu akan meningkatkan kinerja Dewan sebagai mitra eksekutif dalam bekerja.

“Dan anggaran ini bukan hanya anggaran jalan-jalan saja. Tetapi anggaran yang betul-betul meningkatkan kemampuan mereka untuk menjadi mitra kami," ujar Sandiaga kemarin.

Menurut Sandiaga, kunjungan kerja Dewan ke dalam maupun luar negeri akan menambah informasi serta referensi untuk DKI. Sehingga, kata dia, Dewan bisa bisa menghadirkan kebijakan-kebijakan yang terbaik.

"Teman-teman DPRD menggunakan ini untuk mendapatkan referensi, informasi, studi komparasi. Karena hampir tiap minggu mereka turun kunjungan kerja," kata Sandiaga.

Menurut dia, kenaikan anggaran kunjungan kerja ini sudah diusulkan sebelum dirinya bersama Gubernur Anies Baswedan masuk ke Balai Kota. Berdasarkan data di laman apbd.jakarta.go.id, besaran awalnya hanya Rp 8,8 miliar. Namun nilainya membengkak menjadi Rp 107,7 miliar ketika dibawa ke pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD.

Sandiaga mengklaim proses penganggaran telah dilakukan dengan transparan. Dia pun juga sudah sempat mengulas anggaran itu. Dia berdalih telah mengkaji dan beberapa anggaran kegiatan dibuat lebih efisien. “Tapi ada beberapa yang sudah menjadi keputusan sebelumnya yang harus kami amankan.”

Direktur Center For Budget Analysis Ucok Sky Khadafi mengatakan kenaikan anggaran itu pemborosan. Menurut Ucok, seharusnya Anies maupun Sandi tidak menyetujui anggaran itu karena masih digodok di tingkat komisi DPRD DKI. Dia membandingkannya dengan anggaran kunjungan kerja staf dan pejabat DKI yang hanya Rp 54 miliar. "Padahal jumlah pns dki dengan Dewan lebih banyak DKI. Ini zamannya kemerdekaan buat Dewan," kata dia.

Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Laode Roy Salam mempertanyakan melonjaknya anggaran DPRD tersebut. "Ada potensi menghambur-hamburkan uang anggaran"kata dia.

Soal kunjungan kerja misalnya, selalu disorot negatif publik. "Patut dipertanyakan untuk apa DPRD menghabiskan dana kunjungan kerja begitu besar," kata dia.

Mata anggaran baru
Selain kenaikan dari nominal yang sudah ada, terdapat poin anggaran yang tidak ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun pada pertengahan tahun ini tapi ada setelah pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD.

Mata anggaran itu adalah penunjang kehadiran rapat DPRD sebesar Rp16,1 miliar, dan pembuatan buku profil aggota dewan sebesar Rp218 juta.

Mata anggaran tunjangan rapat ini dulu dicoret mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. "Mana ada sih aturan kamu kalau kerja diajak rapat oleh bos minta uang? Kaya dong gubernur kalau tiap kali rapat dapat duit," kata Ahok -panggilannnya, kala itu.

Anggaran Jakarta melonjak: 'Semuanya lapar dan haus', kata seorang anggota DPRD