BATAM (marwahkepri.com) – Kasus korupsi yang menimpa Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar), Setya Novanto membuat sebagian besar kadernya merasa resah. Pasalnya dia sudah dua kali ditetapkan sebagai tersangka kasus E-KTP yang semakin menurunkan elektabilitas partai Golkar.

Seperti yang dikatakan Wakil Ketua Partai Golkar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Kepulauan Riau, H. Mhd. Alfan Suheiri, SE.Ak saat dihubungi oleh awak media melalui telepon seluler Minggu, (26/11), dia mengatakan hampir semua kader merasa resah karena telah sama-sama melihat kondisi DPP Golkar dan juga dengan ditetapkannya Setya Novanto 2 kali sebagai tersangka.

“Kemungkinan tanggal 29 November ini akan diadakan pra peradilan lagi, jadi kami sebagai kader ingin agar apakah nanti pra peradilan itu menang atau kalah, Munaslub tetap dilaksanakan, jangan sampai partai Golkar ini tersandera oleh Setya Novanto, elektabilitas ketua ini sangat menentukan, jangan sampai nanti 2019 ini suara kita tergerus dimata masyarakat,”ungkapnya.

Sebagai salah satu kader partai Golkar, Alfan meminta kepada jajaran yang ada di provinsi ataupun kabupaten kota agar sama-sama dapat menggesa dilakukannya pleno sehingga dapat segera mungkin dilaksanakannya Munaslub.

“Kalau sekarang kondisinya kita masih tetap ikut DPP pleno hasil kemarin, yaitu menunggu keputusan pra peradilan, nanti dari hasil pra peradilan itulah kita bisa mengambil sikap DPP,”ujarnya.

Dia mengatakan sekarang ini Sekretaris Jendral ( Sekjen), Idrus Marham telah ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) menggantikan Setya Novanto sampai kepastian hukumnya jelas. Menurutnya ada beberapa kelompok yang menginginkan agar Plt itu menjabat sampai 2019, tetapi mereka tidak mau karena fungsi pokok Plt hanya bagaimana menyiapkan Munaslub, bukan untuk menyelenggarakan roda organisasi.

“Fungsi pokok Plt kan cuma satu, bagaimana menyiapkan munaslub ini, bukan untuk menyelenggarakan roda organisasi, kita minta yang defenitif,”terangnya.

Alfan juga mengatakan, sebagai kader DPP Kepri mereka meminta agar setelah pra peradilan nanti agar dapat segera dilakukan pleno untuk mendesak DPP agar segera dilaksanakan munaslub.

“Jangan sampai lewat Desember, karena kita sudah mulai berpikir bagaimana mensukseskan pilkada, jangan sampai nanti kita sama nasibnya pada 2016 lalu, kita tidak bisa mengusung karena dualisme kepemimpinan antara Abu Rizal Bakri sengan Agung Laksono, sehingga fungsi partai Golkar tidak termanfaatkan,”tambahnya.

Munawir

Link asli : http://marwahkepri.com/2017/11/26/al...-golkar-kepri/