Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham (kanan) didampingi dengan Ketua Korbid Kepartaian Golkar Kahar Muzakir memberikan keterangan pers terkait pertemuan DPP dan DPD I di Jakarta, Sabtu (25/11).
Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto yang ditahan KPK dalam kasus e-KTP memunculkan gejolak di dalam tubuh partai berlambang beringin ini. Dorongan melengserkan Novanto kian kuat, meskipun Partai Golkar memutuskan untuk mempertahankan Novanto sampai sidang praperadilan.

Pada Sabtu (21/11/2017), pengurus pusat Golkar berupaya meredam gejolak yang dapat membuat keropos akar partai beringin ini. Mereka mengumpulkan seluruh pengurus daerah dan meminta agar mematuhi keputusan rapat pleno yang mempertahankan Novanto.

Partai Golkar memutuskan untuk mempertahankan Setya Novanto sebagai ketua umumnya paling tidak hingga palu sidang praperadilan diketok.

"Rapat pleno salah satu forum pengambilan keputusan dan keputusan yang diambil itu menjadi kebijakan-kebijakan partai siapa pun mengikat semua tanpa kecuali," kata Idrus dikutip Metrotvnews.

Rapat pleno Partai Golkar pada 21 November lalu memutuskan lima poin, yaitu: 1. Menyetujui Idrus Marham menjadi Plt Ketum sampai praperadilan; 2. Kalau Setya Novanto menang praperadilan, maka plt berakhir; 3. Kalau Setya Novanto kalah, meminta Setya Novanto, mengundurkan diri sebagai Ketum. Kalau Setya Novanto tidak mengundurkan diri, pleno memutuskan munaslub; 4. Keputusan strategis harus melibatkan Ketua Harian, Sekjen, Bendahara, dan ketua korbid; 5. Keputusan soal posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR menunggu praperadilan.

Dalam kasus proyek e-KTP sehingga merugikan negara sampai Rp2,3 triliun itu, KPK pernah menetapkan Novanto sebagai tersangka pada 17 Juli 2017 lalu. Status tersangka pertama itu gugur ketika hakim Cepi Iskandar mengabulkan permohonan Novanto dalam sidang praperadilan.

KPK kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka lagi melalui surat perintah dimulainya penyidikan pada 31 Oktober 2017. Lembaga menerbitkan surat perintah penangkapan DPR Setya Novanto, Rabu (15/11/2017) malam sampai terjadinya insiden kecelakaan mobil di Permata Hijau, Jakarta Selatan.

Novanto telah menjadi penghuni rumah tahanan KPK terhitung sejak Jumat (17/11/2017). Novanto ditahan di di Rutan Negara Klas I Jakarta Timur Cabang KPK sampai 6 Desember 2017.

Novanto kembali mengajukan praperadilan atas status tersangka yang diberikan oleh KPK. Praperadilan rencananya mulai disidang pada 30 November mendatang.

Dari balik tahanan KPK, Setya Novanto menulis dua surat untuk DPP Golkar dan pimpinan DPR. Surat bertanggal 21 November 2017 dengan meterai Rp6.000 itu, antara lain meminta kepada DPP Golkar untuk tidak melakukan penggantian Ketua Umum. Ia juga menunjuk Idrus Marham, sebagai Plt. Ketua Umum Golkar.

Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid mewanti-wanti jajaran pengurus daerah agar tidak melakukan manuver politik terkait kondisi internal Golkar. Ketua DPD dilarang mengambil keputusan politik di luar mekanisme partai.

"Nggak boleh ada oknum Ketua DPD ambil langkah di luar koridor yang merupakan kesepakatan Partai Golkar," ujar Nurdin melalui Detikcom, Sabtu (25/11/2017).

Nurdin meminta agar wacana atau dorongan Munaslub dibahas sesuai mekanisme. Usulan itu harus dibicarakan dalam pleno DPP.

Desakan mengganti ketua umum muncul dari daerah. Dikabarkan ada 26 DPD menyetujui digelarnya musyawarah nasional luar biasa untuk mengganti kepemimpinan Novanto. "Ini aspirasi di akar rumput," kata Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Untuk menggelar munaslub, dibutuhkan setidaknya dukungan dua pertiga DPD I Golkar yang total jumlahnya 34 DPD I. Artinya, 26 DPD telah memenuhi syarat terlaksananya Munaslub.

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu I Partai Golkar Nusron Wahid meyakini Munaslub Golkar mencari ketum pengganti Setya Novanto tetap digelar. Munaslub menurutnya bisa digelar pada 15 Desember. "Kalah atau menang (praperadilan Novanto), insyaallah tetap Munaslub," kata Nusron.

Nusron yakin para Ketua DPD Golkar menghendaki digelarnya Munaslub meski pengurus daerah disebut menghormati keputusan rapat pleno soal Novanto. Bagi Nusron, Munaslub jalan keluar untuk menyelamatkan partai.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...artai-beringin

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Berharap perubahan pada rezim lama Zimbabwe

- Sketsa penyerang Novel tak meredam desakan pembentukan TGPF

- Saat pasangan pun jadi ancaman perempuan