BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA- Setya Novanto belum melepas posisi Ketua Umum Dewan Pimpinan (DPP) Partai Golkar meski berstatus tersangka dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid, menganggap hal itu bukanlah halangan bagi partai untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).

Nurdin Halid mengatakan Pelaksana Tugas (plt) Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham, akan menemui Setya Novanto (Setnov) untuk meyakinkan tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP itu untuk mundur dari jabatannya.

"Pak Idrus Marham akan segera saya sampaikan, supaya segera menemui pak Setya Novanto, untuk legawa berbesar hati, kemudian lebih mengkedepankan kepentingan umum di mana salah satu asas Partai Golkaradalah mengkedepankan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi," ujar kepada wartawan di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2017).

Pertemuan tersebut akan berlangsung dalam satu-dua hari ke depan menurut Nurdin Halid.

Ia mengaku yakin, Setnov dengan sikap kenegarawanannya bisa menyikapi permintaan dari Plt Ketua Umum DPP Partai Golkar, dengan mempertimbangkan kepentingan partai, dan semua pihak.

Jika Setnov menolak untuk mundur, kata Nurdin, maka sikap tersebut akan berdampak buruk ke banyak orang.

Partai berlambang pohon beringin itu, menurutnya, harus bersiap menghadapi agenda-agenda politik ke depannya.

Kinerja partai akan terganggu, jika pemimpin Golkar masih tersandera.

"Artinya harus ada munaslub, dan melahirkan pemimpin baru. Sehingga dengan demikian kami bisa meningkatkan kinerja partai baik, baik kerja politik, sosial dan kemasyarakatan. Tidak ada pilihan bagi Partai Golkar, kecuali melakukan munaslub," katanya.

Menurut Nurdin Halid munaslub untuk memiliki Ketua Umum DPP Partai Golkar yang baru sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), paling cepat bisa digelar pada bulan Januari tahun 2018.

Namun jika Setnov mau untuk melepaskan jabatannya, maka munaslub bisa digelar lebih cepat lagi.(TRIBUNNEWS.com)

Sumber