Kelompok hak asasi manusia yang berbasis di New York, Human Rights Watch (HRW) telah mendesak Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk memerintahkan pemimpin Kepolisian Nasional dan Militer Indonesia (TNI) untuk segera melarang uji keperawanan terhadap perempuan pelamar, dengan mengatakan bahwa praktik tersebut adalah bentuk kekerasan berbasis gender.

Praktik berpuluh-puluh tahun yang mencakup tes "dua jari" untuk menentukan apakah selaput dara pemohon perempuan MASIH utuh dianggap merendahkan dan diskriminatif, serta membahayakan akses perempuan terhadap kesempatan kerja, direktur advokasi hak asasi wanita HRW, Nisha Varia mengatakan.



Ironisnya selama berlangsung tes tidak masuk akal ini, banyak terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh dokter pria yang memeriksa.

"Perlakuan pemerintah Indonesia yang terus-menerus terhadap uji keperawanan yang kejam oleh aparat keamanan mencerminkan ketidakmampuan politik yang mengerikan untuk melindungi hak perempuan Indonesia," kata Varia dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu.

"Wanita Indonesia yang berusaha untuk melayani negara dengan bergabung dengan pasukan keamanan tidak harus tunduk pada tes keperawanan yang kasar dan diskriminatif," katanya.

Meskipun mendapat kritik dari aktivis hak asasi manusia, pasukan keamanan terus memaksakan tes tersebut, yang diklasifikasikan sebagai pemeriksaan psikologis, dengan alasan bahwa tes keperawanan adalah untuk "alasan kesehatan dan moralitas mental", perwira polisi dan militer senior mengatakan kepada HRW.



Semua wanita yang mengikuti tes tersebut mengatakan kepada HRW bahwa pengalaman ketika dokter memasukkan dua jari ke dalam vagina mereka untuk memeriksa tingkat kedalamam vagina adalah traumatis, menyakitkan dan sangat memalukan (juga menjijikkan menurut ane ).

Pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang dikeluarkan pada tahun 2014 menyatakan bahwa uji keperawanan tidak memiliki keabsahan ilmiah. Praktik yang diskriminatif juga telah diakui secara internasional sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Kelompok hak asasi manusia mendesak Jokowi untuk melarang tes keperawanan oleh Polisi dan TNI, dan membentuk mekanisme pemantauan independen untuk memastikan kedua institusi tersebut mematuhi.



Dengan mengakhiri praktik tersebut, pemerintah Indonesia akan mematuhi kewajiban hak asasi manusia internasionalnya dan juga menghormati tujuan Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, yang jatuh pada 25 November, HRW mengatakan.

"Polisi dan militer Indonesia tidak dapat secara efektif melindungi semua orang Indonesia, perempuan dan laki-laki, asalkan pola pikir diskriminasi meresap dalam barisan mereka," Varia menambahkan. (afr / dmr)

Sumber:
http://www.thejakartapost.com/news/2017/11/23/indonesia-urged-to-end-discriminatory-virginity-test-for-female-security-force-applicants.html?