TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman RI menunggu ketegasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah Gubernur Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno (Anies-Sandi) menindak petugas Satpol PP yang jual-beli informasi razia dan lapak kepada pedagang kaki lima (PLK) melalui perantara preman.

Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala mengatakan, jika pemerintah daerah tetap diam melihat persoalan ini Ombudsman berencana mengungkap identitas petugas Satpol PP yang terlibat praktik suap tersebut. “Kami akan keluarkan rekomendasi tapi masih tunggu dulu. Misalnya ada rekomendasi, kasar-kasarnya copot-copotan,” katanya di Gedung ORI, Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat, 24 November 2017.

Dia menjelaskan, sudah tiga minggu lalu Ombudsman penyerahan hasil investigasi terhadap penertiban PKL oleh Satpol PP kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tepatnya pada 2 November 2017. Namun, hingga kini belum ada tindakan tegas dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Itu sebabnya, Ombudsman memutar video investigasi pada 9-10 Agustus 2017 yang berisi bagaimana peran petugas Satpol PP yang melindungi para PKL melalui preman dengan imbalan uang.

Investigasi tersebut dilakukan di tujuh kawasan di Jakarta, yakni Setiabudi, Ambassador, Imperium, Stasiun Jatinegara, Stasiun Manggarai, dan Tanah Abang. “Mohon tolong segera diperbaiki,” kata Adrianus.

Dalam video berdurasi sekitar 20 menit tersebut, terlihat transaksi gelap antara oknum Satpol PP, preman, dan PKL. Komunikasi antar mereka menunjukkan bahwa peran petugas Satpol PP sebagai pengatur jual-beli lapak untuk PKL. Sedangkan preman bertugas menjual informasi jadwal razia Satpol PP kepada PKL.

“Semua jadwalnya, kan ada sama saya. Entar nih gua kasih tahu jam berapa, entar ditelepon,” ucap seorang preman kepada PKL dalam video tersebut.

Adrianus mengatakan, pengawasan yang longgar dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dijadikan celah oleh para penegak hukumnya, dalam hal ini Satpol PP, untuk melaksanakan praktik gelap tersebut. Adrianus berharap, peringatan ini membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang kini dipimpin Anies-Sandi, secepatnya menindaklanjuti dengan melakukan review terhadap sistem pengawasan serta melakukan penataan ulang.