Sumur : https://m.detik.com/news/berita/d-3739919/sumarsono-tepis-anies-soal-tim-gubernur-sebelumnya-dibiayai-swasta

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat menyebut gubernur sebelumnya menggunakan biaya swasta untuk membiayai Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Sumarsono yang pernah menjadi Plt Gubernur DKI membantah hal tersebut.

Pria yang akrab disapa Soni ini juga membantah TGUPP di era Gubernur Basuki T Purnama (Ahok) mendapat biaya swasta. Sebab saat menjadi plt gubernur, dia mengikuti metode yang sama dengan Ahok.

Soni mengatakan ada dua jenis tim yang membantu pekerjaan gubernur, termasuk di zaman Ahok. Satu dikenal sebagai TGUPP, lainnya disebut tim pendamping.

Baca juga: Soal Tim Gubernur DKI, Sumarsono: Jangan Semuanya Diisi Timses

"TGUPP itu yang resmi sebagai tim gubernur untuk percepatan pembangunan, itu resmi (dananya) dari APBD murni. Kemudian ada tim pendamping yang memang tidak memenuhi syarat keahlian tertentu," ujar kata Soni di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/11/2017).

Tim pendamping ini yang menggunakan biaya pendamping penunjang (BOP) gubernur. Menurut Soni, TGUPP era Ahok digaji lewat APBD.

Kemudian Ahok menggunakan sebagian dana BOP yang menjadi haknya untuk mendanai tim pendamping. Soni membantah bila ada tuduhan Ahok menggunakan dana swasta untuk membiayai TGUPP atau pun tim pendamping.

Baca juga: Kemendagri Minta DKI Rasional soal Anggaran Tim Gubernur dan Kolam

"Pak Ahok mengikhlaskan, menyisakan sebagian uangnya untuk membiayai tim yang jumlahnya 40 ini. Dan ini kemudian saya teruskan, sebagian saya biayai dari BOP saya ketika jadi Plt," kata dia.

Soni mengatakan isu tim pembantu Ahok dibiayai swasta tak dapat dibuktikan kebenarannya. Dia juga mengatakan pembiayaan tim pendamping dari BOP diperbolehkan sesuai aturan.

Dia mengatakan, dana BOP seorang gubernur bisa dialokasikan untuk berbagai hal, salah satunya menggaji tim pendamping. Tim pendamping disebut Soni memang berfungsi memperlancar tugas seorang gubernur.

"Si swasta hampir saya pastikan tidak ada ya, kalau swasta tidak ada, yang membiayai setahu saya jadi plt tidak ada indikasi swasta membiayai. Saya kira gitu," tegasnya.

Baca juga: Tim BTP Respons Anies Soal Gaji Staf Gubernur di Era Ahok

"Hanya orang bodoh yang mau dibiayai swasta untuk mengendalikan pemerintahan," sambung Soni

Meski demikian, Soni menyebut mungkin saja Ahok memperkerjakan pegawai dari pihak golongan bukan PNS sebagai tim pendampingnya. Tim dari kelompok seperti itu diperlukan sesuai dengan keahliannya, contohnya saat Ahok menggarap program Smart City.

Tim Smart City diambil dari kalangan non-PNS karena memiliki keahlian dan profesionalisme di bidang tersebut. Alasan tersebut menurut Soni masuk akal.

"Mereka kita ambil dari swasta semuanya karena pegawai negeri tidak tersedia tenaga yang seperti itu, 80 orang ahli-ahli Smart City seperti itu," terang dia.

Baca juga: Fakta-fakta Tim Gubernur Versi Anies Senilai Rp 28 Miliar

Soni kemudian menjelaskan soal perkiraan berapa besaran dana BOP yang disisihkan Ahok per bulan untuk menggaji tim pendampingnya. Angkanya berkisar di ratusan juta.

"Jadi kembali, TGUPP ada dua jenis. Satu supporting, dari BOP Pak Ahok keluarkan sekitar kalau ndak salah hampir 500-750 juta uang untuk membiayai ini per bulan. Nah TGUPP ini sudah ada posnya sendiri," ucap Soni.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin TGUPP versinya diisi 74 orang. Dalam Pergub 411 Tahun 2016, dijelaskan bahwa Tim Gubernur hanya berisikan 15 orang.

Baca juga: PDIP: Seolah-olah Anies akan Tunjuk Orang-orangnya di Tim Gubernur

Mengenai hal ini, Soni memprediksi Anies menggabungkan personel TGUPP dan tim pendamping sehingga jumlahnya mencapai 74 orang. Bila menghendaki seperti itu, Anies diimbau merevisi Pergub terkait.

"Nah, kalau hari ini, bisa saja Pak Anies berpikir terbalik, seluruhnya ini dimasukkan ke TGUPP jumlahnya meledak. Saya nggak tahu pola pikirnya," tutur Soni.

Anies sudah angkat bicara mengenai hal ini. Dia menjelaskan mengapa dana TGUPP di APBD 2018 naik 12 kali lipat, dari yang tahun lalu sebesar Rp 2,35 miliar menjadi Rp 28,99 miliar.

"Kami malah yakin dengan cara seperti ini maka tidak ada ketergantungan pada pihak-pihak swasta untuk membiayai stafnya gubernur dan staf yang membantu untuk proses pengambilan keputusan," ujar Anies, Selasa (21/11).

Dengan naiknya anggaran, Anies menyatakan ingin menyetop pembiayaan dari swasta untuk menggaji orang-orang yang membantu gubernur. Dia menyatakan ingin mengedepankan dana yang transparan.

"Jadi alhamdulillah kami akan menghentikan praktik-praktik pembiayaan yang tidak menggunakan APBD untuk orang-orang yang bekerja membantu gubernur," urainya.

Baca juga: Dibiayai APBD, Tim Gubernur Anies Juga akan Diisi Non-PNS

"Kalau mereka yang bekerja membantu gubernur menyusun kebijakan, membantu untuk percepatan pembangunan justru dibiayai pihak swasta maka potensi ada konflik kepentingan itu menjadi tinggi," tambah Anies.

Sementara itu Tim Basuki Tjahaja Purnama (BTP) telah merespons pernyataan Anies mengenai hal ini. Tanggapan mereka disampaikan melalui akun resmi Ahok di Facebook. Sama seperti yang disampaikan Soni, tim mengatakan gaji staf gubernur selama masa kepemimpinan Ahok berasal dari dana operasional gubernur.

"Kami selama di Balaikota DKI Jakarta murni digaji dari Operasional Gubernur Pak Ahok, Operasional Gubernur selama Pak Ahok menjabat dibagikan setiap bulannya untuk operasional Sekda, 5 wali kota dan 1 bupati," tulis @timbtp di Facebook, Selasa (21/11/2017). (elz/fdn)



Modus smua.anggaran diambil dari apbd. Jadi dana operasional nya yg 2M an masi penuh, mau dipake semdiri. Ntah buat sumbang siapa