Di media sosial lagi heboh unggahan akun Dede Budhyarto soal penebalan anggaran, dimana harga per unit AC 1,5 pk dikenakan budget Rp 7 juta. Padahal harga ac untuk ukuran 1,5 pk tidak mencapai 7 juta. Sekalipun mahal hanya diangka Rp. 4.300.000."

Anggaran rehabilitasi kolam air mancur DPRD DKI Jakarta masuk lagi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018. Kompas.com memeriksa pos anggaran tersebut melalui situs apbd.jakarta.go.id pada Senin (20/11/2017). Besar anggaran untuk rehabilitasi kolam itu Rp 620.715.162. Pada rincian anggaran tersebut, ditulis ada belanja bahan atau bibit tanaman Rp 11.388.740. Sementara sisanya digunakan untuk pemasangan batu andesit, pembongkaran keramik, dan yang lainnya. Anggaran rehabilitasi kolam air mancur pernah dimasukkan tahun lalu. Namun, anggaran tersebut dimatikan karena tidak disetujui Kementerian Dalam Negeri. Anggaran tersebut dicoret karena dinilai tidak sesuai Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2017."

Wow, anggaran Sekretariat Dewan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah )APBD_ DKI 2018 sebesar Rp 346 miliar. Ini adalah anggaran untuk SKPD Kesekretariatan Dewan sekaligus anggota DPRD DKI Jakarta. Tentu saja anggaran ini naik 100 persen dari rencana awal sebelum dibahas dengan DPRD DKI. Dalam situs apbd.jakarta.go.id pada Senin (20/11/2017), anggaran Sekretariat Dewan hanya sebesar Rp 126 miliar pada Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) 2018. Setelah dibahas dengan DPRD DKI Jakarta, anggarannya menjadi Rp 346 miliar. Artinya, terdapat penebalan anggaran hingga lebih dari 100 persen."

Dalam situs apbd.jakarta.go.id terlihat jelas adanya anggaran yang terbilang besar untuk organisasi masyarakat (ormas). Untuk Laskar Merah Putih anggaran yang dikucurkan sebesar Rp 500.000.000 sedangkan sisanya untuk ormas lainnya sebesar Rp 5.564.000.000."

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta oleh DPRD DKI Jakarta pada Senin (20/11/2017) bikin resah. Dari keresahan ini, banyak netizen yang mengindikasikan adanya korupsi, soalnya sejumlah anggaran tidak dirinci kebutuhannya. Asal usul ramainya kecemasan ini berawal dari berita di Kompas.com yang berjudul 'Pengadaan Tanah Rp 798 miliar di RAPBD DKI 2018 tanpa rincian dianggap rawan dikorupsi. Netizen menyoroti soal keputusan pak Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta baru, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang tentu berbanding terbalik dengan era keterbukaan pada masa pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Salah satu netizen pun mempertanyakan E-budgeting yang disusun oleh Ahok. Ia kecewa, soalnya sistem transparansi anggara yang dibuat Ahok terus sukses ini gak dimanfaatin sama Pemrov DKI Jakarta saat ini."