Jakarta - Tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta diusulkan naik empat kali lipat. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku setuju dengan kenaikan tunjangan tersebut.

"Eksekutif akan membahas dengan DPRD sesuai atau nggak dengan aturannya. Kalau nggak sesuai, jangan, dong. Tapi prinsipnya saya setuju. Setuju kalau itu bisa. Asalkan betul-betul setelah itu nggak ada lagi yang lain-lain," kata Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2017).

Namun Djarot meminta agar tidak ada lagi pengajuan dana-dana yang tidak jelas penganggarannya. Djarot ingin dana tunjangan tersebut digunakan dengan semaksimal mungkin oleh anggota DPRD.

"Ada lagi dulu yang namanya pokir (pokok-pokok pikiran), itu seharusnya nggak ada lagi seperti dulu di tengah jalan memasukkan proyek-proyek susulan. Seperti yang disebutkan proyek fiktif itu, sehingga fair," kata Djarot.

"Dengan cara seperti itu, diharapkan kita bisa membangun sistem demokrasi yang sehat. Ini yang menjadi harapan kami," sambungnya.

Djarot juga berpesan agar perumusan anggaran tersebut dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Dia ingin hanya anggota DPRD yang benar-benar bekerjalah yang mendapatkan kenaikan tunjangan tersebut.

"Artinya, anggota Dewan yang rajin berhak mendapatkan tunjangan yang besar dibanding mereka yang tidak rajin, misalnya. Makanya ada TKD, tunjangan kerja Dewan," tuturnya.

"Dirumuskanlah sehingga fair. Saya pernah menjadi anggota Dewan. Dulu pengalamanku, mereka yang rajin yang suka menerima pengaduan dan sebagainya itu dengan mereka yang jarang-jarang masuk itu sama," paparnya.