TRIBUNNEWS.COM
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

TRIBUNWOW.COM - Anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) naik 12 kali lipat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2018.

Pada draf anggaran yang belum dibahas, total anggarannya hanya Rp 2,3 miliar.

Akan tetapi, setelah dibahas di DPRD DKI Jakarta , anggarannya menjadi Rp 28 miliar.

Kenaikan anggaran yang menjadi 12 kali lipat ini membuat netizen ramai membicarakannya.

Sebagian dari mereka mengatakan kebijakan Anies dianggap terlalu boros dan berlebihan, seperti beberapa akun Twitter berikut.

@jiazseeh: Selamat dtg di era dimana yg boros menyindir yang gak boros.

@Killysaja: Biar JKT58 bangun dari mimpinya dan lihat inilah gubernur kalian, paripurna APBD pertama 28 miliar, dan kayaknya tiap tahun akan naik hingga modalnya balik. Welcome to the real Jakarta.

@zhainudiNASRI: Kan sudah ada SKPD Pak ngapain ada TGUPP pak gub @aniesbaswedan mau bagi2 yah?.

Ada juga beberapa netizen yang mengomentari kenaikan anggaran melalui akun YouTube, postingan KompasTV, Selasa (21/11/2017).

@Fandy Hardiansyah: Inilah yg dinamakan keberpihakan.. JELAS??!.

@Parhan Aja: Bahagia oknumnya, menderita rakyatnya.

@Fathy Dzaky: Rakyat jkt slamat menikmati gubernur baru dan pembekakan anggaran.

@Marlina Noor: Terkenal boros.

@triyan dotkom: 12x lipat tu bukan sdkit loh.

@Steamed Tiger: Mantab... mangap .


Dilansir KompasTV , Selasa (21/11/2017), Anies menaikkan anggaran dengan alasan ingin menghentikan praktik pembiaayaan oleh swasta bagi orang-orang yang membantu gubernur.

Meski demikian Anies tidak merinci tim mana dan pada pekerjaan apa yang mendapat dana swasta waktu era Ahok.

"Yang bersangkutan bekerja untuk gubernur atau untuk perusahaan swasta bila tidak diayai, jadi ini bukan mengehemat, kalau cara seperti itu justru tidak sesuai dengan good goverment, nanti sesudah ada timnya, orangnya, silahkan di nilai," kata Anies Baswedan .

Satu bulan mereka digaji sebesar Rp 24.930.000, selama 13 bulan, sehingga total anggaran menjadi Rp 7,4 miliar.

Ada lagi anggaran serupa dengan nama nomenklatur honorarium anggota TGUPP untuk 37 orang dengan nilai gaji yang sama.

Totalnya menjadi Rp 11,9 miliar.
Selain itu ada juga anggaran untuk ketua TGUPP yang jumlahnya untuk 14 orang. Satu ketua digaji Rp 27.900.000. Jika ditotal, gaji untuk 14 ketua ini menjadi Rp 5,077 miliar.

Anis juga meminta kepada wartawan untuk membandingkan pembiayaan staf pada era Ahok dan eranya kini.

"Sekarang Anda cek aja di berita-berita dulu, dulu dibiayai oleh siapa? Anda bandingkan saja. Lebih baik Anda bandingkan dan lihat dulu dibiayai dengan siapa, sekarang dengan siapa," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta , Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (21/11/2017).

Anies tidak menjelaskan apakah yang dia maksud adalah staf pribadi mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Anies hanya menegaskan penggunaan dana APBD untuk gaji timnya membuat mereka 100 persen kerja untuk Pemprov DKI Jakarta .

"Kan lucu secara kepegawaian dibiayai swasta, tapi keberadaannya di kantor gubernur," ujar Anies.

Pernyataan Anies yang mengatakan pada era Ahok gaji staf dari swasta langsung dibantah oleh mantan staf Ahok, Rian Ernest.

Dikutip Kompas.com , Rian mengatakan bahwa gaji yang diterima diambil dari biaya operasional gubernur, bukan dari pihak swasta seperti yang dikatakan Anis.

"Kami (staf) ini digaji setiap bulan langsung ditransfer ke Bank DKI dari uang APBD yang masuk dalam biaya penunjang operasional gubernur yang jumlahnya gede itu. Saya sendiri waktu itu digaji Rp 20 juta per bulan," ucapnya.
Ia menilai Anies mispersepsi soal sumber gaji ini.

"Pak Anies ini mispersepsi kalau menyebutkan kami, staf gubernur terdahulu, dibayar atau digaji perusahaan swasta. Enggak ada itu," kata Rian yang merupakan staf Ahok di bidang hukum saat dihubungi Kompas.com , Selasa (21/11/2017).

Rian juga menyayangkan sikap Anis yang menuduh seperti itu.
"Saya menyayangkan sikap Pak Anies yang langsung menuduh seperti itu, padahal ketika kampanye dia mengedepankan dialog, tetapi ini enggak ada dialog, enggak ada konfirmasi apa-apa, tiba-tiba bilang begitu," ungkapnya.

Selain untuk honor, sisa anggaran lain adalah untuk membeli kertas, operasional kendaraan dinas, perpanjangan pajak kendaraan, sewa mesin fotokopi, belanja makanan dan minuman, hingga pengadaan mesin presensi.

Tak hanya Rian, Ismail Al Anshori, mantan staf Ahok juga membantah hal tersebut.



Ia juga mengatakan bahwa pada era Ajok, staf digaji dari dana operasional gubernur, sehingga tidak membebani pos belanja daerah. (*)