Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sedih mengetahui masih ada sekolah rusak saat alokasi anggaran pendidikan 20% dari total APBN. Dia bilang mengetahui hal itu saat diberi tahu kegiatan sosial yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam program Kemenkeu Mengajar.

"Saya merasa sangat sedih bahwa bangunan sekolah di mana teman-teman mengajar, masih ada yang sangat tidak baik dan ini terjadi pada saat anggaran pendidikan kita naik, dari yang hanya Rp 140 triliun 10 tahun yang lalu, sekarang jadi Rp 400 triliun," katanya dalam acara Budget Day di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (22/11/2017).

Belum lagi saat melihat kuantitas dan kualitas tenaga pendidik yang dimiliki Indonesia. Dari jumlah guru yang ada berjumlah 3,9 juta, 45% guru PNS, 55% guru non PNS, 25% guru di antaranya belum memenuhi syarat kualifikasi akademik dan 52% guru belum memiliki sertifikat profesi.

"(Bangunan) fisik saja enggak bisa dimonitor, belum yang non fisik. Kalau 25% guru bahkan tidak qualified dari kemampuan akademisnya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau gurunya saja enggak bisa berdiri, bagaimana bisa muridnya akan berlari," tutur Sri Mulyani.

"Bagaimana mungkin kita bisa membuat DAK (dana alokasi khusus) fisik memperbaiki sekolah, ada sekolah yang dapat terus, sementara di sebelahnya ada sekolah yang sudah sampai mau ambruk belum ada masuk dana. How could that happened?," sambungnya.

Hal ini menurut dia terjadi lantaran belum adanya sinergi yang baik antara tiga direktorat jenderal di Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab akan hal itu, di antaranya Ditjen Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, dan Ditjen Perimbangan Keuangan.

"Saat alokasinya semua semangat. Begitu pelaksanaan, melemah. Nanti giliran akuntabilitas dan pelaporan susah-susah. Oleh karena itu, sinergi diperlukan. Artinya keseluruhan rantai siklus, harus sama kuatnya. Ibarat mata rantai, maka seluruh mata rantai itu harus sama kuatnya. Enggak boleh pas perencanaan senang, alokasi semangat, pelaksanaannya lemah, dan saat akuntabilitas makin lemah. Loop antara 3 ditjen ini belum ketutup. Makanya itu menunjukkan lemahnya kita bekerja dan bersinergi," tukas Sri Mulyani. (eds/hns)