Presiden Jokowi menyindir ketidakadilan yang selama ini terjadi di masyarakat Indonesia. Di mana, salah satunya, masyarakat Papua sudah bertahun-tahun merasakan harga bensin hingga semen yang mahal.

"1,5 Tahun lalu di Wamena saya tanya, saya kaget harga bensin (Rp 60.000) mereka diam saja tidak pernah demo. Kalau di Jawa naik 500 perak, demonya tiga bulan. Naik seribu saja, demonya enam bulan tidak rampung. Di sana Rp 60.000 bertahun-tahun diam orang Papua," ujarnya.

Deputi I Bidang Infrastruktur dan Energi Kantor Staf Presiden, Darmawan Prasodjo, mengungkapkan Presiden Jokowi mengambil langkah fokus pada pembangunan infrastruktur. Salah satu tujuannya agar biaya hidup masyarakat bisa lebih murah.

Ibu Jhuliet Zuliarti, salah satu pengajar di SD Inpres Mbua di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, harus membayar Rp 15 juta (hampir lima kali dari gaji pokoknya) dari tempat tinggalnya di Wamena untuk menuju tempat mengajar. Hal ini dikarenakan tidak adanya jalan darat dan beliau harus menggunakan pesawat terbang angkut, yang menyisakan kapasitas untuk dua penumpang.

Namun, dengan adanya Jalan Trans-Papua yang dibangun dengan kerja keras Kementerian PUPR dan TNI dengan dukungan pemerintah daerah dan masyarakat lokal, membelah bukit dan menembus belantara Papua, Ibu Jhuliet Zuliarti dapat merasakan manfaatnya. Biaya transportasi turun jadi Rp 1 juta dengan kendaraan roda empat.

Kali ini, merdeka.com akan menjabarkan komoditas apa saja yang mengalami penurunan harga semenjak Presiden Jokowi berkuasa. Selamat membaca.

1. Harga gas

Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution memastikan harga gas untuk 3 industri prioritas yakni industri pupuk, petrokimia, serta baja dan logam turun.

Dia memastikan, harga gas untuk ketiga industri ini akan turun di bawah USD 6 per meter kubik (MMbtu) sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 40 tahun 2016 yang mengatur tentang Penetapan Harga Gas Bumi.

Meski begitu, Darmin menambahkan bahwa harga gas untuk sektor industri lainnya, seperti oleokimia, keramik, kaca, ban dan sarung tangan karet, pulp dan kertas, makanan dan minuman, serta tekstil dan alas kaki, dan satu tambahan lainnya adalah satu kawasan industri akan tetap turun tahun depan.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar, mengungkapkan pemerintah berencana mengurangi bagian negara melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di industri hulu gas. Hal ini jadi salah satu rencana untuk menurunkan harga gas.

"Kalau pun turun harga gas, maka komponen yang akan diturunkan adalah bagian pemerintah, baik itu PNBP atau unsur pajak lainnya. Tapi ini domainnya di Kementerian Keuangan," ungkapnya.

2. Tarif listrik

Merdeka.com - Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Sofyan Basir kembali menegaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif listrik sejak awal 2017 ini. Sofyan memastikan malah turun.

Harga listrik per Kwh saat ini jauh lebih murah dibanding 2014 lalu. Hal ini bisa dilakukan karena PLN terus melakukan efisiensi dan harga listrik bisa lebih murah.

"Kenaikan listrik tidak ada, faktanya tarif listrik turun. Coba bandingkan dengan 2014 lalu. Ini karena kami efisiensi cukup drastis di 2015. Kalau tidak percaya coba bandingkan kwitansi pembayaran listrik dua tahun lalu dengan sekarang."

3. Harga pangan saat Lebaran

Merdeka.com - Pemerintah terus berupaya untuk menjaga agar inflasi tetap stabil, yakni berada di kisaran 4 plus minus 1. Salah satunya dengan menjaga harga pangan tidak melonjak, khususnya saat bulan Ramadan.

Tradisinya, setiap memasuki bulan Ramadan harga pangan di Indonesia pasti akan melonjak, baik karena pasokan yang terbatas maupun adanya anomali seperti permainan harga.

Meski begitu, baru kali ini harga pangan di Indonesia saat Ramadan tidak melonjak. Menteri Pertanian Amran Sulaiman merasa senang dengan stabilnya stok pangan di tahun ini. Bahkan, dia mencatat stok pangan saat ini melebihi batas atau over suplai.

"Setelah 3 tahun baru kali ini saya pakai kaos, karena perasaan kami setelah 3 tahun, baru kali ini merasa santai," kata Menteri Amran di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta.

4. Harga semen di Papua

Merdeka.com - Penurunan harga semen terjadi di Puncak Jaya, Papua. Jika harga sebelumnya mencapai Rp 2 juta, kini hanya Rp 500.000 per sak. Hasil tersebut dampak dari kolaborasi perusahaan pelat merah seperti PT Semen Tonasa, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), PT Pos dan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV dalam mendistribusikan semen ke pedalaman Papua.

Direktur Utama PT Semen Tonasa, Subhan, menjelaskan para pemilik toko bangunan serta pedagang yang mendapatkan pasokan semen dari BUMN harus menjual dengan harga yang telah ditentukan, yaitu sebesar Rp 500.000 per sak.

"Tapi sekarang dengan kerja sama BUMN, semua dikendalikan sehingga kita bisa monitor titik mana yang harus kita impove. (Wajib jual Rp 500.000?) Iya karena kita ada take khusus untuk itu. Kita kirim rata-rata 150 ton-300 ton per bulan (ke Puncak Jaya)," jelasnya.

Selain itu, apabila jalur Trans Papua yang menghubungkan Wamena-Puncak Jaya serta Timika-Wamena rampung, maka dimungkinkan harga semen mampu ditekan lagi. Sebab, distribusi semen melalui jalur darat memakan ongkos yang lebih murah.

5. Harga BBM di pedalaman

Merdeka.com - Presiden Jokowi mengunjungi Kabupaten Doga, Papua Juli lalu. Begitu masuk di Kabupaten Doga, ternyata di sana semua jalan tidak beraspal dan harga bensin di Doga, Papua per liternya mencapai Rp 100.000.

"Setelah saya masuk betul-betul saya kaget, betul-betul tidak ada (jalan) aspal. Memerlukan perhatian kita betul. Yang di Wamena dan sekitarnya, puncak Lani Jaya, tiga kali saya kesana. Tanya ke masyarakat, saya iseng. Bensin disini harga berapa? Rp 60.000 pak per liter. Kadang sampai Rp 100.000 pak. Kita yang disini di Jateng kalau bensin naik Rp 500 demonya sebulan," tutur Presiden Jokowi.

Namun, saat ini Presiden Jokowi menyatakan jika harga bensin di Papua sudah sama harganya dengan harga bensin di Jawa Tengah. Semua ini dilakukanya untuk membuktikan dan melaksanakan sila ke lima dari Pancasila yang menyatakan; Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

"Sekarang di Papua, di Papua Barat harga bensin sudah sama di Jawa Tengah ini. Kalau tidak seperti itu nanti kita tidak Pancasilais. Ya dong! Itu kan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," terangnya.

Presiden Jokowi mengaku sempat diperingatkan untuk menyamakan harga bensin di Papua dan Jawa Tengah harus mengeluarkan subsidi pemerintah sampai Rp 800 miliar. Baginya, hal itu tidak menjadi persoalan yang besar.

"Pak subsidinya gede lho pak 800 miliar, masak dulu subsidi Rp 1 triliun tidak apa-apa masak sekarang subsidi Rp 800 miliar masalah. Saya jawab tidak masalah," tandasnya.