Dua siswi menunjukkan poster kampanye Gerakan Stop Perkimpoian Anak di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Senin (20/11/2017).
Hari ini, Senin (20/11/2017), dunia memperingati Hari Anak Internasional. UNICEF pun menggelar kampanye #KidsTakeOver untuk menyambut edisi tahun ini.

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini mengundang anak dari seluruh dunia untuk mengambil peran di media, politik, bisnis, olahraga, dan hiburan. Tujuannya adalah menyuarakan dukungan mereka terhadap kalangannya yang malang --terbelakang (tidak sekolah), tak berdaya, dan terasing dari masyarakat.

"Dari Auckland ke Amman dan dari New York ke N'Djamena, kami ingin anak-anak menyampaikan suaranya dari sekolah dan masyarakatnya untuk membantu kehidupan sesama anak-anak, memperjuangkan hak mereka, dan mengoptimalkan potensi mereka," ujar Justin Forsyth, Wakil Direktur Eksekutif UNICEF, dalam keterangan tertulis.

Sementara di Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengadakan kampanye gerakan stop perkimpoian anak di Tanah Air. Kementerian yang dipimpin oleh Yohana Susana Yembise ini prihatin melihat posisi Indonesia dalam angka perkimpoian anak yang urutan tujuh tertinggi di dunia dan nomor dua di ASEAN.

Kampanye pun digelar sejak 3 November lalu dan akan berlangsung hingga Desember nanti. Bahkan bersama kalangan LSM, pemerintah daerah, dan sejumlah kedutaan besar negara asing, Kementerian PPPA melakukan safari di lima wilayah tepat pada Hari Anak Internasional.

Lima wilayah itu adalah Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Pemilihan lima wilayah ini tidak asal-asalan, tetapi lantaran jumlah perkimpoian dini di sana cukup tinggi.

Untuk diketahui, kategori perkimpoian anak adalah di bawah umur 18 tahun. Menurut Kementerian PPPA dalam cuitan Twitter, jumlahnya di Indonesia mencapai 23 persen.
Pada laporan tersebut, angka perkimpoian usia anak atau perkimpoian di bawah usia 18 tahun di Indonesia tergolong tinggi, yaitu sekitar 23 persen
— Perempuan dan Anak (@kpp_pa) November 20, 2017
Itu sebabnya Gerakan Stop Perkimpoian Anak ini antara lain bertujuan merevisi batas usia minimal untuk kimpoi yang diatur dalam UU No 1/1974 tentang Perkimpoian. Bagi perempuan minimal berumur 16 tahun dan bagi laki-laki minimal 19 tahun.

Kementerian PPPA ingin menaikkan batas usia minimal untuk kimpoi bagi perempuan 18 tahun. Walau demikian perlu diketahui pula bahwa usia ideal bagi perempuan untuk menikah adalah mulai 21 tahun.
Setiap manusia yang berumur di bawah 18 tahun adl anak-anak, maka perempuan pada usia 16 thn tsb masih tergolong anak, maka kami ingin menaikkan batas usia perkimpoian untuk perempuan menjadi 18 tahun, mskpn sebenarnya usia yang ideal bagi seorang utk menikah adalah usia 21 tahun
— Perempuan dan Anak (@kpp_pa) November 20, 2017
Lokadata Beritagar.id pun mempelajari data perkimpoian anak (dini) di Indonesia. Rujukannya mengacu pada standar UNICEF; perempuan berumur 20 - 24 tahun yang sudah menikah saat berusia di bawah 18 tahun; termasuk yang cerai hidup atau cerai mati.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2016, populasi perempuan umur 20-24 tahun yang sudah menikah adalah 5,1 juta jiwa --turun tipis dibanding periode 2011 (5,3 juta jiwa).

Di antara mereka, yang menikah di bawah usia 15 tahun pada 2016 adalah 28,9 ribu orang --menurun jauh dibanding periode 2011 (129,6 orang). Penurunan juga terjadi pada kalangan yang menikah saat usianya di bawah 15-17 tahun; dari 1,1 juta orang pada 2011 menjadi 570,6 ribu orang pada 2016.

Persentase jumlah perempuan usia 20-24 tahun yang sudah menikah di bawah umur 18 tahun tingkat nasional.
Melihat grafik di atas, patut disyukuri bahwa kasus perkimpoian anak mengalami tren menurun. Pada kasus pernikahan di bawah usia 15 tahun bahkan cukup signifikan dalam enam tahun, namun tidak demikian pada kelompok yang menikah saat usia 15-17 tahun --penurunan begitu lambat.

Kementerian PPPA menyatakan perkimpoian anak merupakan salah satu penyebab kemiskinan. Bagaimana mungkin saat masih berusia anak-anak (di bawah 18 tahun) tapi sudah menikah dan punya anak.
Perkimpoian anak merupakan salah satu penyebab kemiskinan yg terjadi di masyarakat. Bayangkan jika usia anak sudah menikah dan punya anak? Bagaimana dgn kesehatan, sekolah dan ekonominya?
— Perempuan dan Anak (@kpp_pa) November 20, 2017
Meski begitu, bagi Kementerian PPPA situasinya masih darurat. Deputi Menteri PPPA Bidang Tumbuh Kembang Anak, Lenny N. Rosalin, mengatakan satu dari sembilan anak peremuan di Indonesia menikah di bawah usia 18 tahun.

"(Artinya) Ada 375 anak perempuan yang menikah setiap hari...," tegasnya.

Ironisnya, perkimpoian anak tertinggi terjadi di tiga provinsi di Pulau Jawa. Data pengajuan dispensasi untuk kimpoi yang diperoleh Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dari Pengadilan Tinggi Agama Jateng pada akhir 2016 menunjukkan jumlahnya 30 ribu orang dan 2.000 di antaranya disetujui.

Dilansir Antaranews, Sekretaris Jenderal KPI Dian Kartika Sari menjelaskan penyebabnya bisa bermacam-macam. Salah satunya adalah soal beban hidup di perdesaan.

Anak yang mulai memasuki masa remaja diharapkan orang tua segera menikah. Selain itu orang tua pun tak perlu menanggung biaya hidup dan sekolah lagi.

"Kalau sudah lulus SD mau ke mana? SMP-nya saja jauh. Cuma ada satu SMP yang melingkupi 4-5 desa di sekelilingnya. Akhirnya, orangtua memilih tidak menyekolahkan anaknya karena mengeluarkan biaya banyak," kata Dian di Semarang, Jateng, Senin.

Jadi bila dilihat dari data populasi total anak perempuan 20-24 tahun, Pulau Jawa memang mendominasi. Namun bila menghitungnya hanya dari kategori "yang sudah menikah", empat provinsi di Pulau Jawa justru jauh di luar 10 besar.


Provinsi yang memiliki persentase tertinggi perkimpoian anak (dalam kalangan perempuan berusia 20-24 tahun yang sudah menikah) kala berumur 15 -17 tahun adalah Kalimantan Selatan (32,03 persen) dan yang terendah adalah Sumatera Utara (12,67 persen).

Sementara pada kasus perkimpoian anak di bawah umur 15 tahun dalam kategori yang sama, Kalimantan Utara cukup tinggi --mencapai 4,06 persen. Sementara di Jakarta dan Yogyakarta tidak ada sama sekali alias nol.

Bagi Lenny, angka-angka ini memprihatinkan. "Perkimpoian anak ini fenomena gunung es," katanya dilansir detikcom.

Satu lagi yang juga tak kalah memprihatinkan sekaligus tragis adalah jumlah perempuan yang meninggal saat melahirkan atau jumlah bayi yang meninggal atau terdampak kesehatan lantaran ibunya masih di bawah umur.

"Perkimpoian anak bagi perempuan usia 10-14 tahun memiliki risiko 5 kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan dibanding usia 20-24 tahun. Secara global kematian yang disebabkan kehamilan terjadi pada anak perempuan usia 15-19 tahun," imbuh Lenny.

Kampanye Kementerian PPPA untuk menurunkan angka perkimpoian anak pun menyasar ke berbagai komunitas, termasuk sekolah. Kementerian PPPA juga membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) di setiap provinsi dan kabupaten/kota.

Puspaga dilengkapi oleh tenaga profesional dari kalangan psikolog yang terlatih dan mengerti hak anak. Sejauh ini Puspaga sudah terbentuk di empat provinsi dan 37 kabupaten/kota ----antara lain di Bali, Sumatera Barat, dan Jatim.

Upaya itu dan Hari Anak Internasional pun diharapkan bisa menjadi momentum untuk menghentikan perkimpoian anak, termasuk kekerasan pada anak. Dian menjelaskan ini semua demi cita-cita Indonesia Layak Anak 2030 untuk generasi emas 2045.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...jadi-di-kalsel

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Pemerintah tak jualan aset, hanya ajak swasta investasi

- Kawasan Monas juga harus terbuka bagi minoritas

- Setnov berencana bawa rombongan Golkar