TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) pada era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dibiayai oleh pihak swasta. Padahal tim ini berkerja untuk pemerintah DKI karena itu sudah seharus mendapat alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Anies, sekarang TGUPP telah dibiayai oleh pemerintah. Kebijakan ini dipilih agar tim tidak akan bergantung kepada swasta sehingga tidak menimbulkan konflik kepentingan. "Anda cek saja di berita-berita. Dulu (staf gubernur) dibiayai oleh siapa? Anda bandingkan saja. Lebih baik anda bandingkan, dan lihat dulu dibiayai dengan siapa sekarang dengan siapa," ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Selasa, 21 November 2017.

Anies mengatakan, pembiayaan tim gubernur yang menggunakan dana APBD akan lebih jelas pertanggungjawabannya dan lebih transparan. Anggota tim juga akan bekerja 100 persen untuk pemerintah DKI. Sedangkan staf gubernur yang dibiayai oleh swasta justru tidak lazim. "Kan lucu, secara kepegawaian dibiayai swasta, tapi keberadaan di kantor gubernur,” kata Anies. “Terus yang bersangkutan bekerja untuk gubernur atau perusahaan swasta?"

Anies menegaskan, pembiayaan oleh swasta itu bukan cara yang tepat untuk menghemat anggaran. Sebab kebijakan itu justru rawan disalahgunakan dan tidak mencerminkan good governance.

Anies Baswedan memastikan mereka yang masuk dalam tim gubernur adalah orang-orang yang berkompeten dan mampu membantu kinerja gubernur. Dia akan mengumumkan nama-nama anggota tim pada saatnya nanti.