JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati meminta agar dana public service obligation (PSO) cair lebih cepat untuk tahun 2018.

Dia meminta pencairan ini diperjuangkan karena merupakan satu-satunya cara untuk membeli daging subsidi Kartu Jakarta Pintar.

"Itu satu-satunya cara ya perjuangkan PSO itu. Kalau enggak diperjuangkan, saya enggak tahu bagaimana beli barang untuk persediaan KJP," ujar Marina kepada anggota Komisi C dalam rapat anggaran di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (21/11/2017).

Permintaan PSO ini merupakan imbas dari rencana penghapusan penyertaan modal daerah (PMD) untuk PD Dharma Jaya untuk tahun 2018. Jika dihapus, Marina butuh PSO cair lebih cepat agar bisa membeli daging subsidi.

Baca juga : Sandi: 5 BUMD DKI Tak Keberatan Tak Diberi Penyertaan Modal

Marina menyayangkan sikap eksekutif yang kurang membantu PD Dharma Jaya. Padahal, dulu Pemprov DKI sepakat bahwa PD Dharma Jaya dan Food Station merupakan BUMD menjadi ujung tombak ketahanan pangan.

Marina menegaskan, dia siap jika ditantang untuk berkembang tanpa PMD, asalkan berkembang dalam segi bisnis.

Baca juga : Anies-Sandiaga Tak Berikan Penyertaan Modal kepada 5 BUMD DKI

"Tetapi untuk ketahanan pangan, untuk warga yang mau kita bahagiakan, lalu saya disuruh cari uang, itu unfair," kata Marina.

"Mungkin ada kesempatan dari Komisi C untuk bantu kami. Kalau enggak ada dari PMD, ya PSO diberikan," ucap dia.

http://megapolitan.kompas.com/read/2...sediaan-daging


Dharma Jaya Tak Dapat PMD, Pemegang KJP Tak Lagi Dapat Daging Murah?

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencairkan dana public service obligation (PSO) atau subsidi untuk daging bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar ( KJP).

Sebab, Pemprov DKI Jakarta tidak akan memberikan penyertaan modal daerah (PMD) kepada PD Dharma Jaya pada tahun 2018 yang biasa digunakan untuk membeli stok daging terlebih dahulu.

"Kalau memang (PMD) tidak bisa, maka untuk pengadaannya kami akan minta uang dari yang PSO," ujar Marina saat dihubungi Kompas.com, Senin (20/11/2017).

Marina menjelaskan, setiap tahunnya, dana yang dialokasikan untuk daging bagi pemegang KJP berasal dari PSO. Namun, PSO itu cair dengan sistem down payment (DP) 10 persen terlebih dahulu. Sementara itu, sisanya akan dibayarkan dengan sistem reimburse setelah diverifikasi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta.

Baca juga : Anies-Sandiaga Tak Berikan Penyertaan Modal kepada 5 BUMD DKI

Untuk memastikan stok daging bagi pemegang KJP tetap terjaga, PD Dharma Jaya biasanya menggunakan dana PMD untuk membeli daging.

Jika PMD tidak turun, kata Marina, PD Dharma Jaya tidak akan memiliki modal untuk membeli stok daging. Oleh karena itu, dia meminta PSO untuk daging subsidi tersebut dicairkan sejak awal.

Baca juga : Sandi: 5 BUMD DKI Tak Keberatan Tak Diberi Penyertaan Modal

"Uangnya itu sebetulnya bukan dari PMD, tetapi untuk jaga stoknya itu kan harus punya modal dulu, itu yang jadi masalah, Ibu enggak punya modal untuk belinya. Maka dari itu, PSO-nya harus Ibu terima dulu," kata Marina.

Marina mengaku sudah meminta bantuan Biro Perekonomian DKI Jakarta untuk pencairan dana PSO. Dia yakin, PSO itu bisa dicairkan karena dananya sudah dipegang Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta.

http://megapolitan.kompas.com/read/2...t-daging-murah

Sekarang BUMD di suruh cara sendiri mungkin dengan menggaet pihak swasta

klo udah sama swasta bkannya nanti harga nya jadi mahal ??

Liat dan nyimak aja lah sambil makan cireng