JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) DKI Jakarta Rian Ernest meminta Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno mengevaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2018. Rian menilai terdapat inefisiensi pos-pos anggaran yang dimasukan ke dalam RAPBD 2018.

Melalui keterangan resminya, Senin (20/11/2017), Rian menyampaikan, PSI melalui tim riset "Kawal Jakarta" aktif menelusuri setiap pos kegiatan tempat anggaran tersebut dialokasikan. Mulai dari satuan terbesar seperti program, hingga satuan terkecil seperti komponen dan harga satuan.

Dari hasil penelusuran PSI, ditemukan salah satu kenaikan anggaran terbesar ada pada Sekretariat DPRD.

Sebelum masuk dalam fase pembahasan dengan anggota dewan, anggaran yang diajukan adalah sebesar Rp 226,1 miliar. Namun, saat rapat paripurna, anggaran melonjak menjadi Rp 346,5 miliar. Rian menilai angka tersebut merupakan nilai terbesar yang diajukan Sekretariat DPRD dalam tiga tahun belakangan.



Tahun 2016 misalnya, anggaran Sekretariat DPRD disahkan dengan nilai Rp 115 miliar. Sedangkan, setahun lalu Pemprov DKI Jakarta sepakat menggelontorkan Rp 129,3 miliar untuk kebutuhan anggota dewan. Anggaran yang turun untuk Sekretariat DPRD lebih rendah dari perencanaan awal.

Rian mengatakan, beberapa pos yang signifikan naik dan memiliki potensi inefesiensi anggaran adalah senilai Rp 107,7 miliar untuk kunjungan kerja, Rp 620 juta untuk renovasi kolam, Rp 542,8 juta guna pemeliharaan kendaraan, dan Rp 571 juta untuk pengelolaan website. Ada juga mata kegiatan penunjang kehadiran rapat bagi pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp 16 miliar yang baru muncul saat pembahasan dengan DPRD.



Sikap berdamai, kata Rian, tak elok jika harus ditukar dengan penambahan pos-pos kegiatan yang berimbas pada semakin membengkaknya anggaran DKI. Sementara itu, Pemprov DKI masih berpikir keras untuk mencari solusi defisit penganggaran tahun depan. Ditambah lagi, masih adanya tantangan besar bagi pemerintah Ibu Kota untuk mencapai target pendapatan yang dalam tiga tahun terakhir tak pernah sampai hasil maksimal.

Rian mengatakan, jangan sampai inefisiensi anggaran membuat uang rakyat yang terpakai tidak jelas dan tidak efektif.

"Tentu belum terlambat pemerintah masih bisa menghitung kembali pos anggaran yang kurang prioritas agar bisa mengurangi defisit anggaran yang saat ini masih dihadapi," ujar Rian.

Rian mengatakan, Pemprov DKI juga harus teliti mengecek kesesuaian komponen, koefisien pengali, volume, dan harga satuan dengan kebutuhan yang sebenarnya diperlukan oleh para satuan perangkat dinas tersebut.

Warga, kata Rian, juga harus turut aktif mengawasi proses anggaran ini. Warga Jakarta bisa mengakses situs website resmi pemprov DKI apbd.jakarta.go.id dan memberi masukan konstruktif bagi pemerintah melalui platform kawaljakarta.id.

"Tak ada yang salah untuk menjadi manusia yang lebih peduli demi Jakarta yang lebih baik," ujar Rian.