Jakarta - Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta Darwis M. Adji menganggarkan kembali kegiatan pelatihan dalam rangka menjaga stabilitas politik dan keamanan Ibu Kota menjelang 2019.

"Anggaran yang kami ajukan itu hanya untuk semacam diklat atau ada kelas tersendiri untuk mengkaderkan lebih daripada wawasan kebangsaan, wawasan nusantara, bela negara," kata Darwis di Silang Monas, Jakarta Pusat, Sabtu, 18 November 2017.

Darwis menjelaskan, tahun depan merupakan tahun politik di mana akan ada daftar tetap calon-calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI 2019. Sehingga, ia menilai perlu ada pelatihan membangun wawasan politik berintegritas.

Darwis mengatakan, kegiatan itu sebelumnya kerap ditiadakan di era pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Padahal, kata Darwis, jika kegiatan itu dianggarkan, ia yakin tidak akan ada remaja di masjid-masjid yang membuat spanduk provokatif saat pemilihan kepala daerah.

"Kalau pun fungsi Bangkesbang dulu difungsikan dengan baik, enggak akan ada pencegatan gubernur, menghadang gubernur, cagub untuk berkampanye," ujarnya.

Menurut Darwis, kegiatan pelatihan bagi karang taruna, organisasi siswa, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi sayap partai itu juga bertujuan untuk menyosialisasikan undang-undang pemilu, mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat kampanye.

Untuk 2018, Darwis mengajukan anggaran kegiatan itu sekitar Rp 30 miliar, separuh dari anggaran yang sebelumnya diajukan di zaman Ahok sebesar Rp 72 miliar.