Koordinator Badan Pekerja Indonesian Corruption Watch, Adnan Topan Husodo. (Fotonya punya liputan6, bukan punya ane)

Liputan6.com, Jakarta - Indonesian Corruption Watch (ICW) mengkritik sikap Ketua DPR RI Setya Novanto yang lagi-lagi tidak memenuhi panggilan KPK sebagai tersangka kasus e-KTP. Koordinator ICW Adnan Topan Husodo menilai tindakan Novanto tidak mencerminkan sikap negarawan.

Ia menilai seharusnya Novanto menjadi teladan bagi masyarakat. Sebab, dia adalah pemimpin sebuah lembaga negara.

"Setya Novanto bagi kita sifat yang tidak mencerminkan sikap negarawan karena semestinya ketaan pada hukum itu harus ditunjukan oleh siapa pun terutama oleh pejabat publik," kata Koordinator ICW Adnan Topan Husodo di Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2017).

Ia menuturkan, sikap Novanto berakibat buruk pada publik. Ketika pejabat publik tidak taat kepada hukum, konsekuensinya masyarakat pun taat kepada hukum.

Untuk itu, Adnan mendesak KPK segera meresponnya dengan cepat. Misalnya, kata dia, dengan melakukan pemanggilan paksa dan kemudian langsung melakukan penahanan.

Langkah tersebut, kata Adnan, juga untuk meminimalisir adanya hal-hal yang akan merugikan upaya-upaya penegakan hukum.

"Misalnya tersangka menghilangkan barang bukti atau pada kasus tertentu dimana pelakunya adalah pejabat publik yang memiliki aset yang sangat besar, kemudian mereka mengalihkan aset-asetnya yang mana kemudian perbuatan-perbuatan itu merugikan upaya-upaya penegakan hukum," pungkas dia.

Komentar Jokowi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara soal polemik mangkirnya Setya Novanto dari panggilan KPK dalam kasus e-KTP. Kuasa Hukum Setya Novanto mengatakan, perlu izin presiden jika KPK ingin memeriksa Setya Novanto.

"Buka undang-undangnya semua. Buka undang-undangnya. Aturan mainnya seperti apa, di situlah diikuti," kata Jokowi usai membuka kongres ke-20 Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Manado, Rabu (15/11/2017).

KPK sendiri sudah menerima surat ketidakhadiran Ketua DPR Setya Novanto. Sejatinya, Ketua Umum Partai Golkar tersebut akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

"Baru saja kami mendapat informasi, pagi ini diterima surat dari pengacara SN (Setya Novanto), yang bersangkutan tidak dapat hadir," terang Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (15/11/2017).

Polisi berjaga di depan rumah Ketua DPR Setya Novanto di Jalan Wijaya XIII, Jakarta Selatan, Rabu (15/11/2017). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi rumah Ketua DPR Setya Novanto sejak pukul 21.40 WIB. (Fotonya punya kompas kalo yang ini, bukan punya ane)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi rumah Ketua DPR Setya Novanto, malam ini, Rabu (15/11/2017). Mereka tiba di kediaman Novanto pukul 21.40 WIB.

Tampak petugas polisi berjaga-jaga di depan pintu masuk rumah Novanto di Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Petugas KPK diketahui dilarang masuk ke dalam sehingga hingga berita ini diturunkan, mereka masih berada di lingkungan sekitar rumah Novanto.

Kuasa hukum Novanto tampak keluar rumah untuk memberikan keterangan terkait penjemputan ini.

Seharusnya hari ini, Rabu (15/11), Novanto diperiksa di KPK namun tidak datang. Dia memilih berada di gedung DPR untuk mengikuti rapat Paripurna.

Seperti diketahui, KPK menetapkan kembali Novanto sebagai tersangka pada Jumat (10/11/2017). Novanto sebelumnya lolos dari status tersangka dalam penetapan sebelumnya setelah memenangi gugatan praperadilan terhadap KPK.

Dalam kasus ini, Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Adapun sejumlah pihak itu antara lain Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong, dan dua mantan Pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto.

Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar. Akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut negara diduga dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

Pasal yang disangkakan terhadap Novanto adalah Pasal 2 Ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

KOMEN DIBAWAH DAN GA BOLEH RICUH KAYAK PASUKAN NASI BUNGKUS

Ane ga minta cendol ato bata, tapi keliatannya lebih enak cendol