JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah mengungkapkan keinginannya agar kompleks parlemen bisa ditata menjadi lebih luas. Ia mencontohkan kompleks parlemen di Amerika Serikat.

Fahri menyebutkan, Badan Keahlian di Parlemen Amerika bahkan memiliki tiga gedung.

"Kalau kami ingin kayak Amerika, gedungnya banyak. Amerika banyak gedung ya. Itu gedung BKD (Badan Keahlian Dewan) Amerika saja tiga gedung," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/11/2017).

Ia mempertanyakan alasan banyak pihak yang mempermasalahkan rencana penataan kompleks parlemen, termasuk pembangunan gedung baru.

Fahri kemudian menyinggung gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, Gedung Merah Putih milik KPK juga membuat gedung baru namun tak diprotes masyarakat. Padahal jumlah orang yang menempati gedung tersebut cenderung lebih sedikit dari DPR.

Adapun gedung KPK terdiri dari 16 lantai.

"DPR buat gedung dimaki-maki. KPK cuma 1.000 (pegawai) bikin gedung tinggi-tinggi," ujarnya.

Menurutnya, jika Indonesia mau serius bernegara maka harus memiliki kompleks parlemen yang besar. Ia pun menilai pembangunan gedung baru tak perlu menunggu rekomendasi teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Urusannya apa PUPR? Gue mau buat gedung. Bikin gedung masa PUPR? PUPR itu teknis untuk cek gedung layak atau tidak dan standar harga. Itu saja," kata mantan Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Belum ada rekomendasi

Sementara itu, pada akhir Oktober lalu, Kepala Balitbang Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga menuturkan, pihaknya saat ini tengah mengelola data.

Berdasarkan laporan pendahuluan, data menunjukkan tidak ada kemiringan Gedung Nusantara I DPR. Hal itu diketahui dari pengecekan sampel beton dan besi.

Namun, ada beberapa hal dari aspek keselamatan yang kurang memenuhi syarat, di antaranya ada lift yang rusak dan dari segi kapasitas tak memenuhi aspek keselamatan.

Kendati demikian, hingga saat ini belum ada rekomendasi dari Kementerian PUPR terkait urgensi pembangunan gedung baru DPR.

"Saya tidak bicara gedung baru dari tadi. Yang saya ceritakan adalah kondisi Gedung Nusantara I bahwa kesimpulan sementara dari aspek kenyamanan terjadi over kapasitas, dari aspek keselamatan relatif kurang memenuhi standar keselamatan," kata Danis.

Sementara itu, Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat meloloskan anggaran tahap awal pembangunan gedung baru DPR sebesar Rp 601 miliar.

Keinginan para wakil rakyat untuk berkantor di tempat baru itu dalam waktu dekat segera terwujud.

Dalam pagu anggaran 2018, DPR mendapatkan alokasi Rp 5,7 triliun atau naik dari sebelumnya yaitu Rp 4,3 triliun. Namun, pembangunan gedung baru memasuki tahap berikutnya setelah kajian Kementerian PUPR dikeluarkan.

http://nasional.kompas.com/read/2017...rti-di-amerika