POLRES Mimika, Papua, telah menyebar foto serta identitas 21 orang terduga anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang menyandera 1.300 warga Kampung Banti dan Kimbely, Distrik Tembagapura. Mereka pemain lama yang kerap menebar teror, termasuk menembaki kendaraan dan fasilitas PT Freeport Indonesia.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustofa Kamal menyampaikan ke-21 orang tersebut masuk daftar pencarian orang Polres Minika Papua. “Daftarnya sudah kami sebar. Kelompok itu kini juga telah menguasai perkampungan di dekat Kota Tembagapura, seperti Utikini Lama, Kimbeli, hingga Banti,” ucapnya, kemarin.

Mustofa menjelaskan kelompok penyandera itu juga terlibat dalam kasus penembakan anggota Brimob, penembakan warga sipil, serta kepemilikan senjata api. Sepak terjang mereka telah diketahui sejak 2015.

Berdasarkan data yang diperoleh, nama-nama anggota kelompok bersenjata itu, yakni Ayuk Waker (pemimpin kelompok), Obeth Waker, Ferry Elas, Konius Waker, Yopi Elas, Jack Kemong, Nau Waker, Sabinus Waker, Joni Botak, Abu Bakar alias Kuburan Kogoya, Tandi Kogoya, dan Tabuni. Ada pula Ewu Magai, Guspi Waker, Yumando Waker alias Ando Waker, Yohanis Magai alias Bekas, Yosep Kemong, Elan Waker, Lis Tabuni, Anggau Waker, dan Gandi Waker.

“Mereka diduga secara bersama-sama kelompok kriminal bersenjata melakukan penembakan dan menguasai senjata api tanpa hak atau izin,” jelas Mustofa.

Kini dengan dibantu aparat TNI dan tokoh masyarakat, aparat setempat berupaya untuk mengembalikan kondusivitas wilayah. “Kami akan segera meminta mereka menyerahkan diri. Kondisi ini harus segera kondusif apalagi menjelang hari besar Natal,” tandas Mustofa.

Persuasif
Kasus penyanderaan 1.300 warga di Papua juga mendapat perhatian serius dari TNI. Mereka tidak menoleransi apa pun tuntutan kelompok bersenjata itu, termasuk keinginan untuk merdeka. Namun, TNI tetap mengedepankan upaya persuasif.

“Kita tetap optimistis dengan persuasif. Peluangnya gimana? Tentu TNI menempuh langkah-langkah yang tidak harus dibuka di sini,” tegas Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel (Inf) Muhamad Aidi.
Menurut dia, insiden isolasi terhadap ribuan warga di Distrik Tembagapura harus ditangani dengan cara-cara negosiasi sebab banyak warga sipil yang mungkin bakal menjadi korban apabila salah penanganannya.

Upaya negosiasi pun terus dilakukan dengan mengutus semua unsur pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat yang kebetulan menjadi korban. “Kita melibatkan semua komponen itu karena kita bukan menghadapi perang konvensional.”

Aidi menjelaskan, apabila kelompok kriminal bersenjata yang disebut TNI sebagai sisa-sisa Organisasi Papua Merdeka (OPM) itu merasa ada perseteruan dengan NKRI, sebaiknya diselesaikan antara tentara dan tentara ketimbang menyandera masyarakat. “Kenapa mereka tuntut merdeka? Mereka sebenarnya kelompok kecil yang berbeda dengan kita dan tidak mau melihat keadaan. Ini sejarahnya bentukan Belanda untuk membentuk negara boneka dan sampai sekarang masih itu.’’

Padahal, imbuh Aidi, kelompok tersebut sadar kalau mereka sudah merdeka bersama NKRI. Bahkan TNI pernah meminta mereka untuk menunjukkan satu bukti atau ciri-ciri terjadinya penjajahan di Papua oleh NKRI, tetapi tidak pernah bisa. (Gol/X-8)

Berlarut larut