Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dalam perekonomian dan pembangunan nasional. Melalui aktifitas masyarakat inilah gerak perekonomian menjadi tumbuh dan sangat berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil dan menengah.

Terlebih lagi, dengan hadirnya UMKM maka akan sangat membantu pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yang kian mengkhawatirkan di Indonesia. Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) tidak hanya menghadirkan beberapa pelaku usaha, melainkan juga menjadi ruang untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang memang sangat dibutuhkan saat ini.

Oleh karena besarnya peranan UMKM pada pertumbuhan ekonomi inilah makanya pemerintah harus memberikan perhatian lebih pada pengembangan UMKM di Indonesia, tak terkecuali di Sumatera Utara. Menurut Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi, sektor UMKM di Indonesia harusnya dibantu dan diberikan kemudahan oleh pemerintah dalam pengembangan usaha.

Apalagi kehadiran pelaku UMKM di Sumatera Utara memang sangat dibutuhkan guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta menyediakan lapangan kerja. Terlebih lagi, Sumatera Utara adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki banyak potensi ekonomi yang sangat besar, baik dari segi sumber daya alam maupun pariwisata.

"Saat ini ada 1.16 juta usaha yang berskala mikro dan kecil. Mereka harus dibantu agar menjadi besar, mampu bersaing, dan membuka lapangan kerja," kata Putra asal Sumut itu.

Jenderal bintang tiga asal Sumut itu sangat menyayangkan banyaknya tindakan pungutan liar yang dialami oleh para pelaku usaha UMKM. Menurutnya, keberadaan UMKM itu seharusnya dipermudah, diberikan akses yang lebih untuk mengembangkan usaha serta diberikan kenyaman dan keamanan dalam menjalankan usahanya.

Semua itu harusnya menjadi perhatian pemerintah, karena apabila UMKM bisa tumbuh dengan baik, tentu saja akan berpengaruh positif bagi peningkatan ekonomi dan bisnis di Sumatera Utara. Sebaliknya, jika pelaku UMKM dihambat dan dipersulit dengan birokrasi yang ribet dan pungutan liar, maka pemerintah dan masyarakat juga yang akan rugi.

"Jangan sampai karena pungli usaha mereka bangkrut," tambahnya.

Dengan pertumbuhan UMKM yang cukup pesat, nantinya diharapkan angka kemiskinan di Sumut dapat menurun. Dimana angka kemiskinan daerah perkotaan di Sumut pada 2017 Maret meningkat menjadi 9.08%. Angka ini seharusnya menjadi evaluasi bersama untuk pemerintah dan masyarakat supaya lebih memperhatikan nasib para pelaku usaha UMKM.