Iklim kecurigaan adalah pondasi dari kredibilitas situs penyebar pesan kebencian. Kredibilitas mereka pertama-tama dibangun di atas narasi bahwa media-media arus utama memihak kepentingan tertentu. Klaim ini tidak sepenuhnya salah. Sebagaimana kita saksikan sendiri bulan madu media dan partai politik belum juga berakhir sejak 2014. Namun, dalam konteks situs penyebar kebencian, yang lebih penting diperhatikan adalah mengapa situs-situs tersebut turut serta memunculkan kritik terhadap media arus utama.

Simak pernyataan pemimpin redaksi EraMuslim.com dalam sebuah artikel di Voa-Islam:

Harus diakui, saat ini umat Islam belum memenangkan peperangan, dalam hal ini perang opini melawan media sekuler yang menjadi corong Barat. Ke depan, situs dan media Islam harus merapatkan barisan untuk menghadapi ghazwul fikr dari kalangan Yahudi, Nasrani dan Sekuler. Percayalah, situs Islam bersatu tak bisa dikalahkan.

Yang paling mencolok dari kritik Voa-Islam.com di atas adalah dikotomi antara apa yang mereka sebut sebagai “media Islam” Vs “media Sekuler atau liberal”. Media sekuler tidak didefinisikan dengan pengertian sekulerisme sebagaimana dikenal dalam ilmu politik, melainkan asal “bermusuhan” atau melakukan “perang pikiran” (gazwul-fikr) dengan mereka yang mendaku sebagai “Media Islam”.

Dengan mengkritik apa yang mereka sebut sebagai “media sekuler”, Voa-Islam.com melakukan dua hal sekaligus. Pertama, mendefinisikan dirinya sebagai “Media Islam”. Kedua, mendelegitimasi media arus utama sebagai media “sekuler”, “katolik”, “liberal”, dan lain sebagainya.

Bingkai ini pula yang menjadi basis bagi segala persoalan yang ada dalam situs-situs ini. Mulai dari pemerintahan Jokowi, reklamasi, Syiah di Indonesia dan banyak lainnya. Dengan mengidentifikasi media-media arus utama sebagai media yang tidak mewakili kepentingan umat Islam, mereka menggiring opini publik untuk mengukur kebenaran tidak lagi pada kualitas jurnalistik, melainkan pada ideologi atau agama. Ujung politik identitas ini cuma satu; mencipta ceruk keuntungan dari pembaca muslim.

Politik identitas saja belum cukup. Demi memperkuat klaimnya sebagai “Media Islam”, maka segala atribut pers pun diadopsi. Nama “Voa-Islam” misalnya mengingatkan kita pada kantor berita Voice of America, sebuah media milik pemerintah Amerika. Penggunaan istilah ini sendiri adalah upaya mengidentikkan diri dengan lembaga pers yang dinilai kredibel. Pada bangsa yang mengidap inferioritas pasca-kolonial, “keminggris” memang dapat menimbulkan kesan pandai dan intelektual. Dengan cara ini, mereka berharap kebencian dan propaganda dapat dikesankan sebagai sesusatu yang bersifat “intelektual”. Menyedihkan memang.

Sialnya, alih-alih menguatkan citra mereka, pilihan ini justru mengungkap paradoks mereka sendiri dalam memandang “Barat”. Dalam banyak terbitan, Voa-Islam.com kerap menyerang “Barat” sebagai ancaman bagi Islam, namun di sisi yang lain mereka tak bisa menyembunyikan rasa rendah diri (inferioritas) mereka di hadapan Barat.

Selain meminjam konotasi VOA, inferioritas ini juga bisa diidentifikasi dari artikel-artikel seperti ilmuwan Barat masuk Islam karena mukjizat Al-Qur’an atau bagaimana orang Barat berbondong-bondong masuk Islam. Kita tak pernah menemukan artikel mengenai orang kepulan Fiji atau orang Tibet masuk Islam misalnya. Ini artinya “Barat” itu lebih penting dari kebanyakan orang dibelahan bumi lain.

Artikel demikian bersandar pada logika bahwa pada dasarnya Barat itu bangsa yang besar dan maju, dan bila Barat “masuk Islam”, itu berarti Islam besar dan maju. Dengan kata lain, mereka menyandarkan kebesaran Islam pada sejauh apa Barat mau menerimanya. Saya kira mental ini jugalah yang bekerja dibalik pemilihan nama Voa-Islam.com.

Mentalitas inferior ini tidak hanya ekslusif milik Voa-Islam.com saja. Lihat misalnya tagline Arrahmah.com: “Filter Your mind, Get The Truth”. Arrahmah.com juga memiliki dua rubrikasi berjudul “News” dan “Islamic World”. Meski judulnya berbahasa Inggris, semua konten Arrahmah ekslusif berbahasa Indonesia.

Taktik lain yang dipakai untuk menjadikan kebencian seolah berita adalah layout situs. Situs-situs kebencian kerap memiliki rubrik dan layout yang serupa dengan portal-portal berita pada umumnya.





Layout yang saya maksud di sini juga meliputi layout artikel. Agar terkesan sebagai produk jurnalisitik mereka mendandani artikelnya agar tampak seperti berita di media-media Online.



Gambar di atas saya ambil dari artikel VOA-Islam bertajuk “Media Sekuler dan Liberal Urat Malunya Sudah Putus”. Dalam lingkaran merah yang saya tandai, terlihat bagaimana mereka mencoba mengelabui pembaca dengan gaya penulisan berita. Di awal paragraf ada informasi mengenai asal berita dan di akhir ada nama dan kode reporter penulis artikel tersebut. Namun bila kita baca secara seksama, selain layout, tidak ada sama sekali unsur berita dalam artikel ini.

Bagaimana mungkin sebuah berita ditulis dengan cara ini?

Media-media sekuler dan liberal barangkali 'urat malunya' sudah putus. Tak henti-henti terus melakukan kampanye dan 'jualan' tentang Jokowi, agar publik tetap besimpati dan mendukung Jokowi. Padahal, sudah sangat jelas dan faktual, Jokowi 'nggak becus' mengelola pemerintahan. Jokowi hanyalah seorang 'boneka' belaka.

Paragraf di atas sepenuhnya cacian tanpa sumber, data, ataupun informasi hasil observasi. Artikel itu adalah murni opini yang dikemas seolah produk jurnalistik. Ada banyak hal semacam ini di situs seperti Voa-Islam.com, Arrahmah.com, ataupun Nahimungkar.com, dan tanpa ragu-ragu ditaruh dalam rubrik yang disebut “berita”.

Terkadang untuk memperkuat “make believe” jurnalistik pesan kebencian, media penebar kebencian menambahkan embel-embel seperti “sumber A1”, “orang dalam istana”, dan lain-lain. Voa-Islam.com bahkan memiliki rubrik khusus bertajuk “Intelligent Leaks”.

“Dalam kesempatan tersebut, KH. Al-Khatthath juga menyampaikan informasi yang diterimanya dari sumber A1, bahwa saat ini gerombolan gereja sedang melakukan berbagai cara untuk memurtadkan umat Islam”. (Voa-Islam.com, “Pelaku Inkonstitusional Malah Diundang ke Istana, Sekjen FUI: Kalau Saya Polisi, Saya Pasti Berhenti”)

Taktik lain yang lazim digunakan adalah “Appeal to Authority” (menggunakan narasumber otoritatif). Simak artikel Nahimungkar.com berikut ini.

Sekarang terjadi kolaborasi antara kader-kader komunis yang sudah menyusup di PDIP dengan kalangan Katolik yang memiliki ideologi ‘Theologi Pembebasan’ yang diadopsi dari Amerika Latin, dan bermuara di Tim Sukses Jokowi. Maka, sekarang Tim Sukses terus menggelindingkan dan menggelorakan tentang idiom atau kata ‘kerakyatan’.(Nahimungkar.com, “Mayjen Prijanto: Bangkit Lewat PDIP,Komunisme Sedang Lakukan Rekonsiliasi Terencana di Indonesia”)

Pernyataan tersebut konon disampaikan oleh seorang Mayjen TNI (Tentara Nasional Indonesia).Tanpa peduli relevan atau tidaknya pernyataan tersebut, bagi Nahimungkar.com, selama cocok dengan angan-angan mereka tak ada masalah.

Dalam kerja jurnalistik pernyataan narasumber lazimnya diverifikasi terlebih dahulu dan diberi penjelasan dalam kapasitas apa narasumber memberikan pernyataannya. Pernyataan tersebut mestinya diuji dengan pertanyaan-pertanyaan seperti, apa bukti dari pernyataan tersebut? Dalam konteks bagaimana narasumber bisa mendapat informasi tersebut? Serta, apa kemungkinan bias motif politik narasumber dalam menyampaikan pernyataan tersebut? Tentu saja pertanyaan-pertanyaan ini tidak melandasi kerja Nahimungkar.com. Mereka tidak bekerja dalam kerangka jurnalistik!

Artikel-artikel yang telah disebutkan mendasarkan kebenaran informasi semata-mata di atas atribut narasumber, tanpa verifikasi maupun konteks yang relevan. Artikel ini seolah berkata “percayalah, informasi ini disampaikan oleh seorang Mayjen TNI”. Ajakan artikel semacam ini bukanlah ajakan untuk mengenali kebenaran sebuah informasi, melainkan ajakan untuk patuh pada otoritas.

Contoh lain adalah penasbihan “pengamat gerakan komunis Indonesia” pada sosok Alfian Tanjung. Sejauh penelusuran saya di berbagai situs-situs penebar kebencian seperti Panjimas.com, Arrahmah.com, Postmetronews.Org, Voa-Islam.com, Alfian menjadi narasumber utama ketika situs-situs tersebut menebar berita palsu soal kebangkitan komunis. Namanya kerap kali disematkan dengan label “pengamat” atau pun “peneliti komunis”.

“JAKARTA (voa-islam.com)- Pengamat Gerakan Komunis di Indonesia Ustadz Alfian Tanjung berkesempatan menyampaikan data dan fakta gerak langkah komunis di Indonesia di depan Wakil Ketu DPR Fadhli Zon pada Jumat (19/6/2015) lalu di gedung DPR” (Voa-Islam.com, “Bangkitnya PKI dan Masifnya Gerakan Syiah Bahayakan Bangsa”)

Saya berusaha mencari penelitian atau artikel akademik yang menjadi dasar Alfian menyampaikan pendapatnya melalui mesin pencarian Google, namun saya tak menemukan apapun kecuali pernyataan Alfian di berbagai media. Saya merasa tengah mengitari lingkaran setan. Pernyataan Alfian dikutip karena pernyataannya di sebuah media, sialnya media itu mengutip pernyataan Alfian dari media lain dan tak ada satupun dari situs-situs tersebut yang menunjuk dasar dari pernyataan tersebut. Alhasil, saya merasa bahwa baik pernyataan Alfian maupun penyematan dirinya sebagai “pengamat” ataupun “ahli” murni fabrikasi. Penyematan label tersebut tak lebih dari upaya memberi kredibilitas pada omong kosong yang tengah situs-situs ini sebarkan.

Perjuangan mengemas omong kosong tidak hanya berhenti pada teknik “appeal to authority” saja. Statistik adalah cara lain yang juga kerap digunakan. Simak dua berita dari Voa-Islam.com berikut: “Astagfirullah di Depok Ada 5.791 Gay, Di Sukabumi ada 1600 Gay” dan “Struktur Mati, Tapi Ideologi Hidup Adalah Keyakinan PKI Untuk Bangkit di Indonesia”. Pada berita kedua, Voa-Islam.com mengutip pernyataan Kivlan Zein mengenai simpatisan PKI yang katanya mencapai 15 juta orang. Soal dari mana data tersebut didapatkan, hanya Tuhan yang tahu.

Hal yang sama terjadi pada statistik jumlah gay di Depok.Data yang didapat dalam artikel Voa-Islam.com tersebut berasal dari berita dari Vivanews.com bertajuk “Survei: Ada 5.791 Pria Gay di Depok” dan Viva.com mendapatkan informasi ini dari Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) kota Depok, Herry Kuntowo. Baik Viva.com dan banyak media lain yang turut mengutip pernyataan Harry, tak ada satu pun yang memverifikasi data yang disampaikan. Dalam hal ini termasuk Tempo.co.id yang menurunkan berita bertajuk “Setahun, Jumlah Gay di Kota Depok Meningkat 800 Orang”.

Media-media ini sama sekali tidak mempertanyakan bagaimana survei tersebut dilakukan. Agak sulit membayangkan sebuah survei mengenai orientasi seksual dilakukan di tengah masyarakat yang belum bisa menerima LBGT. Apakah orang dengan orientasi seksual non-heteronormatif mau dengan mudah berkata “ya” pada sebuah pertanyaan, “apakah anda memiliki orientasi seksual sejenis?”

Hal lain, data ini disampaikan oleh narasumber yang merupakan staf dari KPA, sehingga informasi ini mendorong kembali mitos soal HIV dan AIDS sebagai akibat dari perilaku hubungan sejenis. Padahal, jika mengacu pada laporan resmi KPA dalam “Laporan Perkembangan Situasi HIV-AIDS di Indonesia” yang dirilis tahun 2016, tak ada sama sekali informasi yang menghubungkan perilaku seks sejenis dengan HIV dan AIDS. Bahkan laporan yang sama justru menyebutkan, “faktor resiko penularan AIDS terbanyak terjadi pada heteroseksual (66%), penasun (11.3%), diikuti homoseksual (2.9%)”, dan “Jumlah AIDS tertinggi menurut status pekerjaan adalah pada ibu rumah tangga (10.691), diikuti tenaga non professional/karyawan (9.656)….”. Herry Kuntowo yang menyebutkan bahwa hubungan sesama jenis lebih rentan menyebarkan penyakit HIV dan AIDS adalah pernyataan yang sama sekali tak berdasar, kalau tak boleh disebut homophobis.

Fungsi statistik dalam hal ini bukanlah alat mengukur realitas melainkan bedak yang bertujuan mengemas kebohongan soal bahaya laten LGBT maupun komunisme agar tampak nyata. Angka memang kerap dipercaya sebagai ukuran dari objektivitas informasi. Namun, seperti pernyataan Mark Twain Yang dikutip Ghina Ghaliya Kudus: “ada tiga jenis kebohongan di dunia ini; kebohongan itu sendiri, kebohongan yang terkutuk, dan statistik”. Objektivitas statistik adalah satu hal, dan bagaimana statistik diperoleh serta ditempatkan adalah hal lain.

Sialnya temuan bahwa situs penebar kebencian dan situs jurnalistik bisa sejajar dalam hal menyebarkan informasi menyesatkan soal LBGT, menunjukkan pada kita kompleksitas masalah informasi di internet. Saya curiga, kredibilitas media tidak lagi bisa diandalkan bila kita ingin selamat dari sapuan banjir informasi yang membawa polusi hoax dan berita palsu di dalamnya. Mengandalkan kredibilitas media sebagai acuan mungkin bisa membantu, namun hanya bergantung pada kredibilitas media saja (terutama pada isu-isu sensitif), beresiko membuat kita jatuh menjadi Elly Risman lainnya.