TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Buruh yang tergabung dalam ‎Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam mencabut dukungan terhadap Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan pencabutan dukungan dilakukan apabila gubernur dan wakil gubernur Jakarta tersebut tidak memenuhi tuntutan soal revisi Upah Minimum Provinsi (UMP)DKI.

"Kami mendukung karena ada kontrak politik. Kalau kontrak politik dipenuhi kami mendukung. Tapi kalau kontrak politik tidak dipenuhi kami cabut mandat. Dari 10 kontrak politik satu saja tidak dipenuhi kami cabut mandat," ujar Said, Rabu (8/11/2017).

Menurut Said pihaknya tetap dengan keinginan besaran UMP DKI sebesar Rp 3,9 juta.

Anies sebelumnya menetapkan UMP DKI 2018 sebesar Rp 3.648.035, naik 8,71% dari UMP 2017.

"KHL (kebutuhan hidup layak) harga serkarang 2017 nah upah kan untuk 2018. Dengan demikian harus menghitung inflasi dan pertumbuhan ekonominya DKI dikalikan dengan 3,605 KHL ketemu 3,9 juta," katanya.

Menurut Said, pihaknya telah menawarkan kompromi kepada Sandiaga Uno‎ dengan menawarkan kenaikan besaran UMP menjadi RP 3,75.

Namun, kompromi yang ditawarkan buruh tidak digubris Sandiaga Uno.

‎"Tampilan beliau di tv menjelaskan saya akan bicara kepada pak Said bohong semua. Sms saya saja engga dijawab. Bohong engga ada.. Saya mewakili kawan-kawan menawarkan 3,75 padahal ditawarkan komprominya," katanya.