Merdeka.com - Senin 11 April 2016 lalu, suasana di sekitar Kampung Akuarium, Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, begitu mencekam. Pekik warga bersahutan saat melihat alat berat merobohkan bangunan semi permanen yang selama ini menjadi tempat bermukim.

Sebanyak 4.929 jiwa atau 1.728 kepala keluarga (KK) gelisah. Mereka bingung akan tinggal di mana setelah tempat tinggal rata dengan tanah akibat penertiban yang dilakukan pemerintah.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, kala itu ngotot membongkar hunian liar di Kampung Akuarium. Dalihnya, kawasan itu akan dibangun dinding turap sehingga bebas dari banjir dan rob saat air pasang. Pembangunan itu, sambungnya, juga bagian dari proyek normalisasi.

"Tinggal di kawasan kumuh, ini daerah yang rawan kena TBC. Anda tinggal di sungai, di laut, sempit-sempitan tidak ada matahari langsung, saya enggak mungkin membiarkan Anda sakit," kata pria yang akrab disapa Ahok di Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur, sekitar Maret silam.

Sebagai gantinya, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan rumah susun di sejumlah lokasi. Antara lain, di Marunda, Rawa Bebek, dan Kapuk Muara. Namun tak semua warga menerima. Bahkan di antara mereka memilih bertahan sekalipun harus tinggal di perahu.

Sikap keras Ahok menertibkan hunian warga dikecam banyak pihak. Tak cuma warga, kalangan aktivis hingga anggota dewan geram dengan Ahok. Tapi dia bergeming, sederet alasan diungkapkan untuk menjelaskan kenapa warga harus dipindah dari Kampung Akuarium.

Langkah Ahok menggusur Kampung Akuarium sempat pula dimanfaatkan pesaing Ahok di Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. Agus juga Anies pernah bertemu dengan warga korban penertiban.

Sejumlah janji mereka sampaikan jika kelak terpilih menjadi Gubernur. Intinya menyejahterakan kembali hidup warga Kampung Akuarium pascahunian mereka dibongkar dan terkatung-katung hidup tanpa kejelasan tempat tinggal.

Setelah menang di pilgub dan resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, kemudian berusaha mewujudkan janji kampanye mereka.

Cara tercepat yang mungkin dilakukan adalah membangun hunian sementara di Kampung Akuarium untuk warga korban penertiban. "Nomor satu paling urgent kita membangun shelter untuk warga yang tinggal di Kampung Akuarium dan kampung Kunir," ujar Anies di Balai Kota, Rabu (1/11).

Dalam temuannya, selama 1,5 tahun tercatat 200 keluarga hidup tanpa tempat tinggal. Belum lagi kondisi warga yang kerap mengalami gangguan kesehatan. Bahkan data terkini menyebutkan 20 orang meninggal dalam jangka waktu tersebut.

"Maka itu kita ingin bangunkan shelter sementara sambil kita membangun kembali pembangunan di sana," katanya.

Tak mau sekadar janji, keesokan harinya, Kamis (2/11), dua pegawai Suku Dinas Perumahan Jakarta Utara mendatangi Kampung Akuarium. Keduanya mengaku diperintah langsung oleh Anies untuk meninjau serta mendata warga untuk kebutuhan merencanakan pembangunan permukiman penduduk setelah rumah mereka dibongkar setahun lalu.

Pantauan merdeka.com di lokasi, dua petugas tersebut tampak mengambil beberapa gambar menggunakan kamera ponsel.

"Garis besarnya si penataan kampung. Nah itu ke depannya belum tahu. Tugas saya di sini untuk melihat dulu seperti apa kondisinya mendata dulu kita petakan masalahnya seperti apa," kata salah satu pegawai.

"Ini perintah Pak Anies langsung,kita sedang menterjemahkan perintah Pak Anies tolong dibantu warga di sini sesuai dengan janji beliau. Kita berusaha melihat kebutuhannya apa. Nah kita foto buat laporan," sambungnya.

Ada dua RT yang akan difokuskan untuk pembangunan kembali hunian sementara. Kenapa belum semua, karena melihat pada kecukupan anggaran.

"Sementara fokusnya si baru RT 01 sama RT 12 dulu. Sekarang kita sifatnya inklusif artinya partisipasi masyarakat. Jadi kita mengakomodir kebutuhan masyarakat dan menyesuaikan dengan regulasi. Jadi biar sama sama ketemu," lanjutnya.

Kedatangan dua petugas seolah disambut penuh harapan oleh warga. Mereka memanfaatkan momen tersebut untuk bercerita dan menyampaikan keluh kesah.

"Warga ingin kembali ke yang dulu sebenarnya. Tapi banyak juga yang pingin lebih baik lah. Dulu perumahan lagi, bukan rumah susun," kata salah satu pegawai membeberkan.

(mdk/lia)