Quote:
KORPRI.ID, JAKARTA –Presiden benar-benar ingin pembangunan desa menggerakan perekonomian setempat. Maka seluruh kementerian maupun lembaga negara yang memiliki program pedesaan agar berkoordinasi sebaik-baiknya dalam perencanaan maupun anggaran pembiayaannya.
Program itu harus memiliki waktu pengerjaan yang pendek dan bisa langsung dirasakan warga desa. Presiden menganjurkan kegiatannya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur desa.
“Sehingga programnya betul-betul berdampak menekan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan,” kata Presiden Joko Widodo pada tapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/11/2017) sore.
Kementerian atau lembaga negara yang memiliki program-program di desa antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
Termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, dan beberapa lainnya.
Untuk mempercepat penggunaan dana itu Presiden meminta agar urusan administrasi dibuat sederhana tanpa mengabaikan aspek pengawasan. Karenanya presiden meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan maupun lembaga pengawas keuangan lainnya ikut memperkuat pengawasan dana desa.