JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan, banyak negara-negara dengan populasi penduduknya bukan beragama Islam tengah mengembangkan ekonomi syariah secara masif.

Menurut Perry, jika Indonesia ingin mengembangkan ekonomi syariah perlu beberapa hal yang harus diperhatikan pemerintah, salah satunya adalah sikap politik dari pemerintah.

"Political will yang kuat dan harus dirumuskan dalam program nasional. Perlu suatu lembaga, forum, badan untuk koordinasi berbagai program. Selama ini, mohon maaf, masing-masing kerja sendiri. Meski ada banyak program, tapi kalau tak terintegrasi agak sulit," ujar Perry saat diskusi mengenai keuangan syariah di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai PKB, Jakarta, Jumat (3/11/2017).

Kemudian, lanjut Perry, adalah pengembangan ekonomi syariah perlu dikembangkan secara fokus untuk meningkatkan daya saing, termasuk berbagai sektor industri syariah.


"Fokus ke daya saing, apa yang harus dikembangkan untuk jadi pusat ekonomi dan keuangan dan syariah. Menurut saya, halal food, fashion, toursim, dan lain-lain termasuk kosmetik," katanya.

Selain itu, adalah sosisalisasi maupun gerakan massal di masyarakat untuk meningkatkan gaya hidup halal. Hal ini agar produk-produk jasa keuangan syariah hingga produk industri halal memiliki pangsa pasar yang jelas.

"Bahwa yang ingin dikembangkan adalah gaya hidup halal. Itu tidak hanya masalah religi, tapi lifestyle. Itu juga akan meng-create demand berbagai produk-produk yang dilakukan. Semoga kalau dilakukan bersama, kita yang ketinggalan ini bisa terkejar," sebut dia.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Agustus 2017, total aset keuangan syariah Indonesia (di luar saham syariah) mencapai Rp 1.048,8 triliun.

Baca juga: MUI Harap Kedatangan Raja Salman Perkuat Ekonomi Syariah di Indonesia

Terdiri aset Perbankan Syariah Rp 389,74 triliun, industri keuangan nonbank (IKNB) Syariah Rp 99,15 triliun, dan Pasar Modal Syariah Rp 559,59 triliun.

Sementara jumlah perbankan syariah baru 13 bank umum syariah, 21 unit usaha syariah (UUS), dan 167 bank perkreditan rakyat syariah (BPRS).