Sejumlah kebijakan yang diteken oleh Presiden Jokowi dan para menterinya tidak diakui oleh peneken itu sendiri. Rezim Pemerintahan Jokowi pun dianggap sebagai Rezim Pembohong lantaran kebijakan yang dilakukan menyengsarakan masyarakat, namun dengan pencitraan media massa malah tidak mengakui kebijakan yang dilakukannya.

Wakil Sekjen Lembaga Perlindungan Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (LPBH PBNU) Djoko Edhi Abdurrahman menyampaikan, kebohongan demi kebohongan yang disengaja oleh rezim Jokowi sudah tidak terobati lagi. Karena itu, mantan anggota Komisi III DPR RI itu menyarankan agar segera digulirkan Hak Angket terhadap pemerintah.

”Presiden Jokowi tukang bo’ong (bohong),” ujar Djoko Edhi Abdurrahman, di Jakarta, Kamis (2/11).

Dia mencontohkan, polemik yang terjadi dalam proyek Reklamasi Teluk Jakarta, Jokowi kekeuh tak mengakui bahwa dirinya tidak meneken Peraturan Gubernur (Pergub) untuk memuluskan proyek itu, ketika mantan Walikota Solo itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

”Tak pernah keluarkan Pergub Pulau Reklamasi, katanya. Faktanya, dia mengeluarkan Pergub. Kenyang dari Aguan. Pantas Ahok bilang, tanpa pengembang, Jokowi tak bisa jadi presiden. Olala, Aguan toh. Cukup bukti permulaan Hak Angket,” demikian Djoko Edhi.

kolam