Judul asli


Satu survei memperlihatkan bahwa satu dari empat peserta didik di Indonesia 'siap berjihad untuk menegakkan khilafah atau negara Islam' dan satu dari enam peserta didik memilih 'ideologi Islam dan negara Islam' dibanding Pancasila dan NKRI.

Temuan ini digambarkan sebagai alarm terhadap pemerintah Indonesia dan organisasi Islam moderat. Namun, bagaimana peran sekolah?

Mahasiswa S2 Kajian Islam dan Psikologi Universitas Indonesia, Ahmad Royani, mengatakan di kampusnya berkembang apa yang ia gambarkan sebagai dukungan yang makin kuat terhadap konservatisme.

Saya baru masuk kuliah dan dosen menanyakan penelitian apa yang akan dilakukan di tesis ... saya menyoal radikalisme dan khilafah, dosen itu mulai tersinggung dan dengan nadanya yang mulai tinggi itu dia terus membantah, katanya saya sudah melakukan dikotomi kelompok di Indonesia, mengkotak-kotakkan katanya," kisah Ahmad.

"Saya dituduh seperti itu dan beliau menutup pernyataannya dengan mengatakan dia lebih baik mati sebagai seorang Muslim daripada mati sebagai nasionalis, sambil menunjuk ke muka saya."

Mohammad Dofir, seorang guru di SMP swasta Islam di Tangerang Selatan, mengatakan dirinya juga melihat kecenderungan yang sama di kalangan para guru.

"Ini potret saja. Di sekolah kami itu setiap hari Jumat, yang laki-laki salat Jumat, yang perempuan ada materi keputrian dibimbing oleh guru perempuan. Lepas dari kontrol kepala sekolah, ternyata guru-guru itu menyajikan materi yang sifatnya radikal," kata Dofir.

"Contoh, guru menyajikan video aksi 212 di Monas dan dibumbui dengan ceramah-ceramah, itu menurut saya menebar kebencian."


'Pembiaran terlalu lama'

Menanggapi hasil survei, Direktur Kemahasiswaan Kemenristekdikti, Dr. Didin Wahidin, mengatakan kaget. Ia menambahkan bahwa gejala dukungan terhadap jihadisme dan negara Islam mungkin akibat pembiaran di kampus-kampus terhadap ideologi radikalisme.

"Kami sudah tahu faktornya (dari) dulu. Jadi akibat pembiaran yang lama itu maka kemudian muncul dosen dan mahasiswa yang teracuni oleh ajaran-ajaran radikal yang kemudian seolah-olah kalau ber-Islam maka tidak ber-NKRI. Kalau ber-NKRI seolah-olah tidak ber-Islam," papar Didin.

"Sebenarnya tidak begitu. Jadi hubungan negara dan agama itu harus dibangun merupakan satu kesatuan yang utuh."

Hal yang sama dilihat juga oleh Mohammad Dofir di sekolahnya, "Ada pembiaran. Guru tidak peduli dan kepala sekolah tidak menegur."


Peran ulama dan media sosial

Penyebaran radikalisme tentu bukan hanya lewat perangkat institusi pendidikan saja. Ideologi ini juga menyebar di masyarakat dan juga di media sosial.

Menurut survei, ulama-ulama yang berpengaruh, yang ceramahnya mudah diterima, menjadi panutan.

Untuk meredamnya, pengurus GP Ansor, Nusron Wahid -ormas Islam di bawah Nahdlatul Ulama- mengajak ulama memodernisasi cara berkhotbah, agar secara efektif bisa berkomunikasi dengan kalangan muda.

"Harus ada inovasi dakwah dan transformasi gerakan yang lebih menyentuh anak muda, lebih ngepop dan lebih bisa diterima kalangan mahasiswa dan kalangan milenial," kata Nusron.
"Bagaimana materi-materi yang berat itu bisa dikemas dengan cara yang enteng, lunak, dan gampang diterima. Singkat, padat tapi bisa memahamkan terutama generasi Facebook."

-------------------------------------------------------

Survei yang dilakukan Alvara Research Centre, melibatkan 4.200 siswa dan mahasiswa di Jawa dan sejumlah kota besar di luar Jawa.

Responden semuanya beragama Islam dan berimbang antara laki-laki dan perempuan. Mereka juga berasal dari kalangan ekonomi menengah yang belajar di perguruan tinggi serta SMA Negeri unggulan di Indonesia.

Beberapa temuan dari survei yang berlangsung dari 1 September hingga 5 Oktober 2017:

- Hampir 25% peserta didik 'siap berjihad untuk tegaknya negara Islam/khilafah'

- Kurang dari 20% peserta didik lebih memilih ideologi Islam dibanding Pancasila

- Hampir 20% peserta didik yang setuju khilafah sebagai bentuk pemerintahan yang ideal dibanding NKRI

- Sekitar 20% peserta didik menganggap Perda Syariah tepat untuk mengakomodir penganut agama mayoritas

- Hampir 25% peserta didik setuju dengan pernyataan 'negara Islam perlu diperjuangkan untuk penerapan Islam secara kaffah (menyeluruh)'.

Survei ini adalah bagian dari rangkaian survei pandangan agama masyarakat, yang sebelumnya juga mendata para profesional.

Data tersebut, menurut Hasanuddin Ali, CEO Alvara Research Centre, memperlihatkan bahwa kunci isu radikalisme ini terletak di mahasiswa.

"Kalau kita berhasil menangani perguruan tinggi kasus-kasus radikalisme dengan lebih baik maka profesional akan lebih mudah. Input dari pelajar harus dibenerin, input mahasiswa harus dibenerin," kata Hasanuddin.
http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41820400