Jakarta – Beberapa hari belakangan ini, masyarakat sempat dihebohkan dengan isu pemblokiran kartu SIM operator seluler secara bertahap oleh pemerintah jika tidak segera melakukan registrasi ulang menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) hingga batas waktu 31 Oktober 2017.

Tak hanya itu saja, isu lain yang tidak kalah pentingnya lagi adalah program ini di isukan dengan kepentingan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Namun, hal itu dibantah oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Dirjen PPI), Kemenkominfo, Ahmad Ramli mengatakan, bahwa program registrasi ulang kartu SIM prabayar ini tak ada maksud lain selain untuk mendukung perkembangan ekonomi digital. Dengan begitu, transaksi keuangan di dunia online akan menjadi lebih aman.

“Tidak ada maksud lain dan kami mendukung transaksi online. Kalau menggunakan transaksi online, toko online, registrasi dengan identitas yang benar, itu akan mendukung ekonomi digital,” ujarnya dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9, di gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Rabu (1/11). (Selengkapnya)

Baca Juga: Awas-hoaks-seputar-registrasi-kartu-sim-prabayar-simak-info-lengkap-ini