World Bank atau Bank Dunia menerbitkan laporan tahunan Doing Business 2018 yang bertajuk 'Reforming to Create Jobs' pada Selasa (31/10) waktu Washington D.C. Laporan ini merangkum berbagai indikator pencapaian sektor pemerintah dalam memperbaiki regulasi iklim usaha dan investasi di negaranya masing-masing.

Hasil survei laporan tersebut menempatkan Indonesia pada ranking Kemudahan Berusaha ke-72, atau naik 19 peringkat dari tahun sebelumnya. Dengan pencapaian ini, posisi Indonesia masih lebih tinggi di antara sebagian negara berkembang lainnya, seperti Afrika Selatan (82), India (100), Filipina (113), dan Brasil (125).

Bahkan, pada tahun ini, posisi Indonesia berhasil melewati China yang berada pada peringkat ke-78.

World Bank mengakui bahwa Indonesia setidaknya telah melakukan perbaikan pada tujuh indikator yaitu, simplifikasi pendaftaran usaha baru, perbaikan akses atas listrik, efisiensi biaya pengurusan izin properti usaha, transparansi data kredit, penguatan perlindungan terhadap investor minoritas, perbaikan akses kredit usaha melalui pendirian credit bureau, dan serta perkembangan perizinan berbasis elektronik untuk perdagangan internasional.

Laporan tersebut menganggap Indonesia sebagai 'Top 10 Reformer' atau di antara 10 negara terbaik di dunia yang paling melakukan reformasi kemudahan berusaha selama 15 tahun terakhir. Misalnya untuk pendaftaran usaha baru, kini proses pendaftaran di Jakarta hanya membutuhkan waktu 22 hari dibandingkan 181 hari pada tahun 2004.

Kementerian Keuangan mengaku telah melakukan upaya untuk mendorong perbaikan iklim berusaha di Indonesia melalui perbaikan sistem perpajakan, di antaranya pengembangan pembayaran dan pelaporan pajak yang berbasis online serta penyederhanaan sistem pengecekan barang impor di pelabuhan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Menkeu) menjelaskan, perbaikan ranking Indonesia yang fenomenal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperbaiki iklim usaha dan mendorong investasi. Ani, sapaan akrab Sri Mulyani juga mengatakan, peran sektor swasta sangat penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

"Pencapaian ini merupakan pengakuan dunia terhadap perbaikan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Peningkatan kepercayaan pihak eksternal, termasuk investor dan lembaga pemeringkat, terhadap potensi perekonomian Indonesia, menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," ucap Sri Mulyani dalam keterangannya kepada merdeka.com di Jakarta, Rabu (1/11).

Selanjutnya, Menkeu menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo terus mendorong koordinasi antar instansi pemerintah untuk memperbaiki regulasi dan memudahkan berusaha. Menkeu menambahkan, ranking Indonesia untuk kemudahan berusaha membaik 39 posisi dibandingkan di awal pemerintahan. Ini merupakan upaya kolektif yang melibatkan banyak instansi di berbagai lini.

Menurut Ani, pemerintah akan terus berupaya mendorong perkembangan iklim usaha melalui perbaikan regulasi baik di level pusat maupun daerah. Pemerintah juga akan terus menciptakan kebijakan fiskal yang produktif dengan tetap menjaga kesehatan dan kesinambungan, sebagaimana tercermin pada APBN saat ini dan tahun 2018 yang baru saja disahkan.

"Selain itu, Kementerian Keuangan juga akan terus melakukan reformasi perpajakan yang lebih ramah terhadap dunia usaha untuk menstimulus aktivitas perekonomian di dalam negeri."

Sumber