Oleh: Hilmi Abdul Halim[/I]
BOGOR, (PR).- Proyek pembangunan Masjid Agung Kota Bogor luput dari perhatian Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Pekerjaan yang dimulai sejak Oktober 2016 itu baru disadari tidak sesuai harapan setelah ia meninjau langsung lokasi pembangunan yang hanya berjarak sekitar 500 meter dari Balai Kota.

"Kemarin itu ada temuan dari Inspektorat Jawa Barat dan harus dihentikan," kata Bima di sela-sela kunjungannya ke lokasi, Senin 30 Oktober 2017. Ia beralasan, tidak mengetahui perkembangan pembangunan masjid tersebut karena tidak mendapat laporan rutin dari pihak dinas terkait.

Ia menilai proses lelang berlangsung cukup lama waktu yang direncanakan sejak awal sudah habis. Pekerjaan yang terburu-buru diduga menyebabkan hasil pekerjaannya juga mengecewakan. Kekecewaan itu pun diungkapkan pada para pengurus masjid dan masyarakat yang menonton di sekitar lokasi.

Menurut laporan, pembangunan bahkan terhenti sejak Maret 2017. Itu terjadi setelah pihak Inspektorat provinsi menemukan ketidaksesuaian proses pekerjaan dengan rencana awal pembangunan. Pembangunan masjid yang berada di wilayah Kecamatan Bogor Tengah itu menggunakan dana bantuan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp12 miliar pada tahap awal.

Namun, Bima menegaskan pembangunan mesjid tersebut akan dilanjutkan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor. Meski ia mengakui kemampuan daerah membiayai perlu perhitungan lebih detail. Itu mengingat beban pembiayaan daerah yang sangat besar pada 2018 mendatang.

Sebelum pemerintah daerahnya mengalokasikan anggaran, ia terlebih dulu mengingatkan bangunan yang sudah berdiri diuji kembali kekuatan dan kelayakannya.

"Konstruksinya diuji dulu, jangan sampai dilanjutkan terus roboh. Kita lihat juga kemampuan keuangan kita, memungkinkan tidak pakai APBD. Karena untuk subsidi Trans Pakuan saja butuh Rp80 miliar, belum lagi untuk Jalan R3," kata Bima Arya.

Pembangunan selanjutnya juga dipastikan tidak menggunakan jasa kontraktor sebelumnya atau akan dilelang ulang. Bima bahkan mengancam memasukkan pihak kontraktor dalam daftar hitam Pemerintah Kota Bogor ke depannya. "Tidak ada ampun kalau sampai ada penyelewengan anggaran, apalagi ini tempat ibadah," kata Bima Arya menegaskan.

Perpanjangan masa pembangunan Masjid Agung

Sementara itu, Sekretaris Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bogor Lorinna Damastuti mengungkapkan pekerjaan tahap pertama ditarget selesai Desember 2016. "Karena waktunya mepet, rekanan meminta perpanjangan waktu hingga Februari 2017 tapi tetap tidak selesai hingga dihentikan," katanya mendampingi Walikota di lokasi.

Anggaran yang baru terserap menurut perhitungannya baru sekitar delapan miliar rupiah. Sedangkan sisanya sebesar empat miliar rupiah akhirnya dikembalikan ke pemerintah provinsi. Lorinna yang juga menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut memperkirakan total biaya pembangunan Masjid Agung mencapai Rp50 miliar hingga Rp60 miliar.

Terkait laporan pekerjaan proyek pembangunan tersebut kepada wali kota, Lorinna mengaku sudah menyampaikannya pada saat pertemuan rutin staf. Kepada walikota, ia mengusulkan biaya pembangunan membutuhkan dua tahun anggaran daerah.

"Untuk tahun ini, tadinya kami usulkan Rp50 miliar, tapi karena sempat gagal lelang dan waktu semakin mepet, jadi pada pembahasan APBD Perubahan 2017 ini kita usulkan lagi untuk menyerap hanya Rp3,7 miliar, selebihnya agar dialihkan ke kegiatan lain," kata Lorinna. Ia mengatakan proses lelang ulang masih berlangsung hingga sekarang.

Karena ditargetkan selesai pada 2019, walikota meminta jamaah Masjid Agung Kota Bogor menggunakan masjid di lantai atas Pasar Anyar yang terletak bebera ratus meter dari lokasi proyek. Pemerintah daerah setempat berencana menambah kapasitas jamaah mesjid pengganti dengan membangun lantai dan atap di sekitar area masjid yang ada. ***
SUMBER



Tambah puyeng aja nih kalau misalkan ini dilirik kp*/kejaks*an, mana kasus angkahongbelum ada keputusan sp3 nya