TEMPO.CO, Jakarta -Permohonan TDUP Hotel Alexis yang diajukan melalui aplikasi online ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pntu (DPMPTSP) tak dikabulkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menurut Gubernur Anies Baswedan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki dasar atas keputusan penutupan Hotel Alexis tersebut. Selain itu, langkah tersebut dinilai Anies sebagai langkah untuk menjaga moral masyarakat. Ia pun meminta kepada pihak manapun untuk menghormati keputusan.

"Sudah tahu kok, ini 'kan bukan barang yang baru tahu hari ini, sudah berbulan-bulan tahu. Masa mau dirinci praktik begitu," ujar Anies.

Anies mengatakan akan konsisten memenuhi janjinya termasuk penutupan Hotel Alexis. Ia mengatakan tidak akan membiarkan pratik prostitusi terus melenggang. Anies juga mengancam kepada pihak mana pun tidak coba-coba membuka tempat usaha serupa.

"Siapa pun, di mana pun, siapa pun pemiliknya, berapa lama pun usahanya, bila melakukan ini praktik-praktik amoral, apalagi menyangkut prostitusi, kami tidak akan biarkan," ujar Anies.

Permohonan TDUP Hotel Alexis diajukan melalui aplikasi online ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pntu (DPMPTSP). Keputusan tak perpanjang izin Hotel Alexis berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2013, Perda Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016, Perda Nomor 2015, dan Peraturan Gubernur Nomo 113 tentang pendaftaran usaha pariwisata.

Anies menyebutkan izin Hotel Alexis tersebut resmi dicabut pad 27 Oktober lalu. Pencabutan izin tersebut sekaligus menindaklanjutan perkembangan berita di media, sekaligus mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan melanggar hukum. Pemerintah dinilai berkewajiban untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan yang memiliki dampak negatif.