BULETINHARIAN.COM- 16 Oktober 2017 adalah hari bersejarah bagi masyarakat DKI Jakarta, sebab Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno resmi dilantik dan sah menjadi orang nomor satu di Jakarta. Namun di hari yang membahagiakan ini, ternyata ada beberapa kabar kurang sedap yang kian tercium, yakni penundaan program DP nol persen.

Adapun beberapa pihak yang melempar kesalahan tersebut kepada Djarot yang sebelumnya menduduki posisi Gubernur usai menggantikan Ahok. Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS menyebutkan bahwa APBD Jakarta untuk tahun 2018 yang telah ditandatangani oleh Djarot ternyata memberi pembatasan luang lingkup bagi Anies-Sandi untuk merealisasikan program luar biasanya.

"Sungguh disayangkan, karena Anies-Sandi tidak bisa berbuat banyak untuk merealisasikan program yang dijanjikan selama masa kampanye. APBD 2018 yang telah diteken sama Pak Djarot tidak bisa mengakomodasi program dari Anies-Sandi, ini sungguh disayangkan," ujar Hidayat Nur Wahid.

Hidayat menilai bahwa Djarot tidak berpikir panjang saat mencanangkan APBN 2018 sebab berbentrokan dengan program yang diusung oleh Anies-Sandi. Sebagai seorang Gubernur yang negarawan, Djarot layaknya harus memberi ruang bagi pemerintahan selanjutnya, sebab program tersebut ditujukan untuk kepentingan rakyat banyak.

Sejatinya, program DP nol persen bukanlah program pribadi Anies, tetapi telah diusung oleh Pemprov DKI yang bisa dijalankan lewat APBD. Walau ruang yang tersisa sedikit, Hidayat masih berpikir positif dan yakin masih bisa mewujudkan program tersebut.

"Pak Anies masih punya waktu beberapa bulan lagi sebelum 2018. Beberapa anggota DPRD juga akan dikumpulkan dan berusaha membedah masalah APBD agar setidaknya program tersebut bisa dijalankan walaupun tidak akan bisa maksimal," lanjut Hidayat.

Sudirman Said, Ketua Tim Sinkronisasi Anies-Sandi mengungkapkan kalau program DP Rp0 masih jauh dari kenyataan dan belum bisa terealisasikan tahun ini. Diperlukan regulasi dan tentunya harus dirumuskan bersama dengan OJK dan Bank Indonesia. Sudirman beranggapan kalau mewujudkan program DP Rp0 tahun depan bukanlah hal yang mustahil.