RENCANA Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno untuk mengubah sistem lelang konsolidasi yang diterapkan Pemprov DKI sejak 2016 akan dipelajari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK akan mengukur dampak dan risiko potensi korupsi jika sistem tersebut dihapuskan.

“Kita belum mempelajari apa yang dimaksud Beliau (Sandiaga). Kita akan cari detail infonya terlebih dahulu, kemudian kita akan asses plus dan minusnya,” terang Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Lelang konsolidasi merupakan sistem yang diberlakukan era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok melalui peraturan gubernur (pergub). Dengan sistem ini, lelang proyek yang bernilai ratusan miliar rupiah hanya bisa diikuti kontraktor besar, untuk kemudian di­subkontrakkan ke perusahaan kecil.

Sandi mengatakan sistem tersebut dikeluhkan para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). “Itu kemarin dikeluhkan UKM khususnya, karena tidak bisa berpartisipasi. Mereka bilang lelang konsolidasi ini sangat tidak adil pada usaha kecil. Mereka juga bi­lang enggak efisien karena perusahaan besar akhirnya menyubkontrakkan lagi ke usaha kecil. Jadi kami me-review ulang bagaimana ketentuan-ketentuan itu agar bisa berpihak kepada UKM,” kata Sandiaga Uno di Balai Kota, Selasa (24/10).

Lelang konsolidasi pada masa Ahok diberlakukan untuk mencegah potensi korupsi karena proses kontrol dinilai akan lebih mudah. Bila pengerjaan proyek tidak maksimal, sanksi hingga pencabutan izin usaha akan efektif jika dilakukan terhadap perusahaan besar. Perusahaan kecil--yang sering kali abal-abal--kalaupun diberi sanksi pencabutan izin, dengan mudahnya bisa membentuk perusahaan dengan nama baru.

Penghapusan sistem tersebut dikhawatir­kan akan menimbulkan potensi korupsi. Menanggapi itu, Sandiaga menyatakan hal itu bisa diatasi dengan pengawasan berbasis teknologi.

“Sekarang ini semua dengan terbuka dengan digital, akan kelihatan kok abal-abal. Jadi sangat mudah kok verifikasi, dengan teknologi digital. Malah yang khawatir sekarang kalau di perusahaan-perusahaan itu mengyubkontrakkan ke perusahaan abal-abal. Jadi banyak yang seperti itu,” paparnya.

Sandi menyebut rencana tersebut atas masukan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), serta sejumlah penggerak UKM lainnya.

“Terus terang kami dari Kadin sangat mendukung penghapusan lelang konsolidasi ini. Selama ini hampir 4.000 anggota Kadin yang terpuruk dan mereka harus mencari nafkah ke daerah pinggiran, ke penyangga kita. Tangerang, Bogor, karena ini,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin DKI Sarman Simanjorang, kemarin. (Dro/Nic/Aya/J-4)