Jakarta – Pada acara peluncuran buku ‘Jokowinomics: Sebuah Paradigma Kerja’, pada Rabu (25/10/2017) Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pemerataan yang berkeadilan, pengentasan kemiskinan dan kebijakan afirmatif serta infrastruktur sebagai tiga pilar yang menopang paradigma Jokowinomics.

Menkeu mengemukakan fokus utama pemerataan berkeadilan, ada pada pembangunan ekonomi dan peningkatan produktivitas. “Jadi ini penting core-nya itu manusia yang combine dengan teknologi dan modal. Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dua itu harus seimbang,” ujarnya di Wisma Bisnis Indonesia.

Di sisi pertumbuhan ekonomi, Sri Mulyani menambahkan Presiden Jokowi selalu menekankan jajarannya untuk memacu penguatan ekspor dengan cara mencari pasar yang nontradisional dengan komoditas yang lebih bernilai tambah dan inovatif.

Faktor kedua, Sri Mulyani mengemukakan, pemerintah juga memerhatikan pada sisi permintaan. Untuk itu, dia menyatakan pemerintah sigap menangani ketika ada persepsi bahwa daya beli turun. “Begitu muncul persepsi daya beli turun. Masyarakat membutuhkan konfidensi dan kepastian untuk melakukan belanja,” tuturnya.

Ketiga, pengentasan kemiskinan dan kebijakan afirmatif. Sri Mulyani memaparkan, Pemerintah berkeinginan untuk membuat masyarakat berada pada level of playing field dan kesetaraan kesempatan. “Ini yang membuat saya sangat terhormat ketika bergabung dengan pemerintahan ini ketika Presiden meminta. Itu ngeklik dengan tujuan profesional saya sebagai pribadi,” akunya.

Selain itu, lanjutnya, pembangunan infrastruktur merupakan cara dari paradigma Jokowinomics adalah mengurangi kesenjangan antar wilayah. Pasalnya, Infrastruktur tidak hanya mengurangi kesenjangan, tapi untuk kesatuan RI tidak hanya secara politik dan hukum, tapi juga ekonomi dan sosial. Manusia Indonesia, ungkapnya, tidak mungkin punya perasaan bersatu kalau tidak tersambung dari sisi infrastruktur.

“Bagaimana kita bisa mengatakan kalau kita Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kalau orang tidak pernah pergi ke luar pulaunya karena mahal. Ini intangible, dan sekarang menjadi riil. Indonesia telah menjadi bagian dari saya,” kata Menkeu.

Sri Mulyani juga menekankan, apabila melihat proyek strategis nasional (PSN), itu hampir merata di seluruh Indonesia dari segi jumlah proyek dan nilai investasi. “Dua hal yang harus ada untuk menopang negara adalah manusia yang unggul dan infrastruktur yang baik,” ujarnya. Tanpa itu, sambung Sri Mulyani, mustahil negara bisa bersaing di level global.

Sementara itu, Komisaris PT Lembaga Study dan Pengembangan Etika Usaha (LSPEU) Indonesia Fachry Ali menjabarkan, berbagai tantangan strategi pembangunan Presiden Jokowi di sela-sela peluncuran buku tersebut. “Jokowi melihat tantangan itu terletak pada fakta negara hanyalah salah satu entitas atau aktor dalam struktur mekanisme pasar. Di dalam struktur itu, bukan saja terdapat aneka aktor, tetapi juga otonom,” ujar Fachry di sela-sela peluncuran buku tersebut di Wisma Bisnis Indonesia pada Rabu (25/10/2017). (Selengkapnya)

Baca Juga:
Rincian Belanja Pemerintah untuk Pembangunan dalam APBN 2018
Target Pajak 2018 Bisa Tercapai Asal Fokus
Pemerintah Janji Tidak Pangkas Anggaran Kementerian dan Lembaga Tahun Depan
Rp766,16 Triliun APBN 2018 Mengucur ke Daerah dan Dana Desa
Produksi Minyak Nasional Mendekati Target