MEDAN, SUMUTPOS.CO-Masalah infrastruktur di Medan Utara masih menjadi sorotan. Untuk itu Pemerintah Kota Medan diminta terus melakukan pengerjaan infrastruktur seperti perbaikan drainase, pelebaran jalan dan parit sehingga kegiatan masyarakat dapat berjalan lancar dan meminimalisir banjir.
“Kami berharap kiranya ini dapat direalisasikan dengan segera,” kata Juru Bicara Daerah Pemilihan (Dapil) V, Muhammad Nasir membacakan Laporan Reses II Anggota DPRD Medan 2017, dalam Rapat Paripurna Istimewa di gedung dewan, Rabu (25/10).

Banjir rob yang sering terjadi di daerah Belawan, Labuhan dan Marelan, kata Nasir telah menyebabkan aktifitas masyarakat dan telah memakan korban jiwa. “Untuk itu kami meminta Pemko Medan segera melanjutkan pembangunan tembok penahan air di sepanjang bibir pantai yang dapat dilalui air laut,” katanya.

Sorotan tajam mengenai infrastruktur yang masih buruk di Kota Medan, serta LPJU banyak padam disampaikan anggota DPRD Medan Dapil III yang meliputi Kecamatan Medan Baru, Medan Petisah, Medan Helvetia dan Medan Barat. “Masyarakat meminta agar Wali Kota Medan mengevaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perkim-Penataan Ruang dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan, karena masih banyak jalan dan drainase tersumbat, jalan belum diaspal serta LPJU yang masih banyak mati hingga saat ini belum juga diperbaiki,” kata Jubir Dapil III Rajuddin Sagala menyampaikan laporan resesnya.

Tanah bekas galian drainase juga tak luput dari sorotan, dimana sampai kini masih banyak yang belum diangkut oleh Dinas PU Medan.

Selain persoalan infrastruktur, pihaknya menyoroti peredaran narkoba di wilayah Medan Utara yang begitu membahayakan generasi bangsa. Dikatakannya, hampir tidak ada di Kota Medan terutama Medan Utara yang lingkungannya tidak tersentuh narkoba. Mereka meminta agar aparat penegak hukum meningkatkan pencegahan dalam penyalahgunaan narkoba yang meluas di Kota Medan. “Melalui rapat istimewa paripurna ini kami berharap Wali Kota Medan segera menindaklanjuti hasil reses II 2017 DPRD Kota Medan khususnya Dapil III,” katanya.

Masyarakat Dapil V Kota Medan juga menitipkan harapan yang besar kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk segera memasang dan memperbaiki lampu penerangan jalan umum (LPJU) yang mati dan rusak, di beberapa ruas jalan di wilayah Medan Utara diantaranya LPJU di Yaoung Panah Hijau, Medan Marelan. “Karena hal itu kerap memicu timbulnya tindak kejahatan di daerah tersebut, untuk itu kami berharap keseriusan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Medan menyikapi hal ini,” katanya.

Senada, Jubir Dapil I Hendra DS saat penyampaian laporan reses II 2017 menyoroti bahwa masyarakat masih mengeluhkan sistem pelayanan pemerintah kepada masyarakat, serta masih buruknya jaringan jalan dan drainase di Kota Medan. Pihaknya berharap semua aspirasi masyarakat yang disampaikan anggota dewan dalam reses kali ini, tidak sekadar jadi atensi oleh Pemko Medan namun secepatnya dalam direalisasikan langsung.

“Kemudian dapat menjadi evaluasi dan diprogramkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Medan, lalu direalisasikan pelaksanaan pembangunan Kota Medan ke depan dalam rangka kesejahteraan warga Medan,” katanya.

Selain problem perbaikan infrastruktur dan pelayanan publik, pihaknya berharap pos-pos siskambling diaktifkan kembali guna mengurangi tindak kejatahan seperti begal dan peredaran narkoba. “Terutama posko siskambling di Kelurahan Teladan Barat, mengingat tingginya angka kejahatan narkoba dan kriminalitas di daerah itu,” katanya.

Wali kota juga diminta menyerukan seluruh camat untuk menginstruksikan kepada lurah-lurah, dalam rangka bergotong royong bersama warga sebagai sarana memajukan lingkungannya masing-masing. “Serta diminta kepada Pemko untuk mendata ulang daftar warga yang mendapat bantuan miskin, lalu merealisasikan plank nama jalan di seluruh ruas Kota Medan,” katanya.

Paripurna istimewa itu dipimpin Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung didampingi para wakil ketua Iswanda Ramli dan Ihwan Ritonga. Turut hadir Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution mewakili wali kota didampingi Sekda Syaiful Bahri Lubis.

Usai paripurna kepada wartawan Akhyar mengatakan, pihaknya memahami kegelisahan masyarakat terhadap pekerjaan yang dilakukan Pemko Medan, dimana banyak terdapat badan jalan terganggu karena dipenuhi bekas tanah galian drainase.”Terhadap itu kami mohon maaf. Sehingga masyarakat merasa kurang aman, nyaman saat beraktivitas. Sesungguhnya hasil reses anggota dewan ini kami sahuti, dan beberapa yang disampaikan tadi sudah kami kerjakan. Contohnya pengaspalan di Jalan Kapten Muslim yang sedang kami kerjakan,” katanya.

Begitupun soal LPJU yang masih banyak mati dan belum terpasang, Akhyar mengakui materialnya sudah tersedia dan segera dikebut pengerjaannya saat rapat evaluasi belum lama ini. “Saya dan pak wali selalu mengawasi seluruh pekerjaan dan sampai dimana progresnya. Kami berterimakasih kepada seluruh anggota dewan atas hasil reses yang disampaikan ini melalui aspirasi seluruh warga Kota Medan,” katanya. (prn/ila)