WARTA KOTA, BOGOR - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno  memberi sinyal akan menghapus kebijakan lelang konsolidasi.

Lelang konsolidasi memiliki payung hukum berupa peraturan gubernur (Pergub) yang dikeluarkan di era Basuki Tjahaja Purnama.

"Pada intinya kami akan berpihak ke usaha kecil dan menengah," ujar Sandi, beberapa waktu lalu.

Padahal Pergub tentang lelang konsolidasi selama ini membuat perusahaan maupun kontraktor menengah dan kecil sulit memenangkan proyek pembangunan di Jakarta.

Lelang konsolidasi ini menggabungkan proyek-proyek sejenis bernilai kecil sehingga memiliki nilai besar.

Baca: Motor Hantam Angkot Parkir di Jalan Raya Bogor, Dua Orang Luka-luka

Akhirnya menutup kesempatan perusahaan maupun kontraktor menengah dan kecil untuk menggarap proyek tersebut karena tak memenuhi kriteria klasifikasi.

Mantan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov DKI, Blessmiyanda, mengingatkan beberapa hal buruk yang bisa terjadi apabila lelang konsolidasi dihapus.

Blessmiyanda yang akrab disapa Bless mengingatkan agar berhati-hati terhadap munculnya perusahaan abal-abal.

"Perusahaan abal-abal itu akan muncul lagi atas nama usaha kecil. Padahal cuma perusahaan bendera yang diatur oleh oknum," kata Bless ketika dihubungi Wartakotalive.com, Sabtu (21/10/2017).

Bless mengatakan, niatan memberikan pekerjaan untuk UKM memang bagus. Tapi sepanjang para broker atas nama oknum masih bermain, maka akan sulit.

Menurut Bless, lelang konsolidasi merupakan solusi melibas para oknum yang bermain dan perusahaan abal-abal.

Baca: Pamela Bowie Putus Cinta Lagi!

"Sebab lelang konsolidasi itu harganya terbuka dan standar, kualifikasinya terbuka, persyaratan teknis dan tenaga ahli terbuka, likuiditas perusahaan terbuka. Itulah yang ditakuti mereka (oknum)," jelas Bless.

Bless mengaku tak bisa membayangkan berapa banyak kegagalan lelang yang bisa terjadi akibat penghapusan lelang konsolidasi.

"Sebab perusahaan yang bener-bener mumpuni sedikit. Selebihnya perusahaan Palugada (apal lu mau gua ada). Kalau sampai gagal lelang maka pembangunan terhambat, penyerapan terhambat, dan program Gubernur terlambat," terang Bless.

Apalagi ketika proyek-proyek yang diberikan ke usaha kecil kemudian menjadi pidana, maka harus akan ada pihak yang disalahkan.

"Siapa yang mau disalahkan? Apakah mau terulang lagi?," ujar Bless.

http://wartakota.tribunnews.com/amp/...-berbahaya-ini

Intinya keberpihakan

*berpihak pada broker dan oknum lobster*