kita berhasil tipu nasbung pekok bray



Polemik paripurna istimewa Anies Baswedan dan Sandiaga Uno rupanya sampai ke telinga Mendagri Tjahjo Kumolo. Tjahjo mengatakan paripurna istimewa semestinya dilakukan. Karena itu salah satu agenda wajib Gubernur dan Wagub baru untuk menyampaikan pidato politiknya di hadapan para wakil rakyat.

"Harusnya wajib. Apapun DPRD itu perwakilan masyarakat. Tidak ada alasan DPRD tidak diadakan paripurna. Apapun pidato politik awal seorang calon kepala daerah wajib di DPRD," jelasnya kepada wartawan di Gedung Joeang, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/10/17).

Menurut Tjahjo, apalagi ada beberapa perubahan APBD yang disesuaikan dengan janji politik Anies-Sandi.

"Ada beberapa perubahan APBD yang disesuaikan dengan janji pak anis pak sandi harus masuk di APBD,"ujar Tjahjo.

Baca juga: Tunggu Jadwal Paripurna Istimewa, Sandiaga: Semoga Minggu Depan


Seharusnya DPRD DKI tidak gegabah mengambil keputusan tersebut. Bahkan Tjahjo menginstruksikan langsung agar terselenggaranya paripurna istimewa Anies-Sandi.

"Gak bisa menurut saya. Saya sudah buat instruksi harus ada. Siapapun gubernurnya. Dari partai mana jangan dilihat. Dia adalah sah terpilih. Harus diberi kesempatan menyampaikan skala prioritas program sisa waktu dua bulan ini," ungkap Tjahjo.

Baca juga: Jika Diundang Rapat Paripurna, Anies Hanya akan Bicara Visi-Misi


Disayangkan jika tidam dilakukan. Apalagi, Tjahjo mengatakan anggarannya masih menggunakan anggaran zaman kepemimpinan Ahok-Djarot

"Ini harus disesuaikan dengan apa yang menjadi program Pak Anies dan Pak Sandi, " kata Tjahjo.

Namun, Tjahjo mengakui tidak sanksi yang mengikat jika tidak diselenggarakan.

"Itu sanksinya memang tidak ada," tuturnya.

Tapi Kemendagri terus mendorong agar paripurna istimewa Anies-Sandi bisa berlangsung.

"Akan terus kami dorong. Sudah disampaikan ke Ketua DPRD DKI sudah, Sekdanya sudah," tutup Tjahjo. (rvk/rvk)




https://m.detik.com/news/berita/d-3694018/mendagri-tegaskan-dprd-dki-harus-adakan-paripurna-anies-sandi