Seorang aktivis Koalisi Save KPK mengenakan topeng wajah Ketua DPR Setya Novanto dalam aksi teatrikal bermain tenis meja di depan gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/10/2017).
Sepanjang Jumat (20/10/2017), sejumlah peristiwa politik dan hukum menjadi berita. Namun isu paling hangat yang menyita perhatian publik adalah Setya Novanto (Setnov) yang kembali mangkir dari undangan KPK untuk kasus e-KTP dan wacana penolakan reklamasi Teluk Jakarta oleh Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno.
Jadwal padat Setnov
Setnov sebenarnya dijadwalkan hadir sebagai saksi dalam persidangan Andi Agustinus Narogong untuk kasus korupsi e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Jumat (20/10). Setnov adalah seorang dari tujuh saksi yang diundang Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Namun Setnov mangkir. Padahal ini adalah penjadwalan ulang setelah pada panggilan pertama (9/10) pun tidak hadir lantaran mengaku sedang sakit.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang juga dipanggil KPK pun tak hadir. Adapun lima orang saksi lainnya tetap hadir.

Ketidakhadiran Setnov disoroti majelis hakim. Ketua Majelis Hakim, Jhon Halasan Butar-Butar, pun bertanya mengapa saksi Setnov mangkir sampai dua kali.

JPU Basir, seperti ditulis Viva, mengatakan Setnov absen karena ada acara lain seraya menyertakan surat keterangan. Jhon pun bertanya apa sikap JPU selanjutnya.

"Kami akan jadwal ulang, Yang Mulia," jawab JPU.

Sementara itu kuasa hukum Setnov, Freidich Yunadi, menyatakan ketidakhadiran juga disebabkan belum adanya surat panggilan. Baik Setnov maupun Freidich mengaku belum melihat surat dari JPU.

Lagi pula, Setnov sebagai Ketua DPR RI sudah punya agenda lain yang cukup padat. Pada Jumat misalnya, Setnov punya sejumlah agenda di parlemen; menghadiri perayaan ulang tahun Partai Golkar yang dipimpinnya; dan mengikuti kunjungan kerja Presiden Joko "Jokowi" Widodo ke Cirebon, Jawa Barat.

Sekjen Golkar, Idrus Marham, Setnov tidak hadir karena ada agenda penting --ulang tahun ke-53 partai berlambang pohon beringin itu.

"Kehadiran Setya Novanto di Tipikor, kita minta supaya menunda pada lain waktu. Karena hari ulang tahun (Partai Golkar), hari ini," ujar Idrus dikutip Metrotvnews.com.
214 kasus penyelewengan dana desa
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan Polri berkomitmen untuk mengawasi penggunaan dana desa. Apalagi terungkap ada 214 kasus penyelewengan dana desa. Jumlah kerugian bagi negara mencapai Rp46 miliar.

"Itu yang terungkap. Tapi ada juga yang tak terungkap. Sekali lagi, memang tidak terlalu besar dibanding total anggaran (yang) triliunan," kata Tito usai penandatanganan nota kesepakatan pengawasan Dana Desa bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Jumat (20/10).

Dilansir Media Indonesia, Tito menyebutkan sejumlah modus yang biasa dilakukan untuk menyelewengkan anggaran proyek. Misalnya pengadaan proyek fiktif dan penggelembungan nilai proyek.

Beberapa modus, kata Tito, biasanya dilakukan dengan menggelapkan dan memotong anggaran proyek. Kemudian ada juga pengadaan proyek fiktif dan penggelembungan nilai proyek.

Polri tetap mengutamakan pencegahan dibanding penindakan. Adapun pengawasan melibatkan Babinkambtibnas, Kapolsek, dan Kapolres.

"Bukannya ngintip-ngintip salahnya setelah itu ditangkap, kasihan. Tidak semua kepala desa melakukan pelanggaran semata-mata karena buruk tapi ada juga yang karena kurang pengalaman dan ketidaktahuan," imbuh Tito dalam Berita Satu.

Tapi khusus untuk anggota Polri yang terbukti bermain dalam penyelewenangan dana desa, Tito akan memecatnya langsung.

"Kalu ada Kapolsek motong, kapolres juga begitu maka kariernya berhenti. Kenapa? Karena kita sangat yakin ini program mulia dari presiden, menteri, dengan tujuan membangkitkan desa dalam rangka pemerataan pembangunan," pungkasnya.
Sandiaga Tak mau dibenturkan
Dibandingkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Sandiaga lebih royal berbicara soal urusan reklamasi Teluk Jakarta. Bahkan belakangan Sandi seolah "perang opini" dengan Menteri Koordinasi Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan untuk urusan itu.

Itu sebabnya kemarin Sandi menegaskan tak mau dibenturkan dengan pemerintah pusat. Sandi mengatakan Pemprov DKI harus selaras dengan pemerintah pusat.

Meski demikian, Sandi memegang mandat dari rakyat untuk menghentikan reklamasi. Sementara pemerintah pusat juga posisi.

"Mari kita duduk sama-sama dan kita hargai kewenangan masing masing," kata Sandi seraya meminta jangan dibenturkan dengan Luhut yang dihormati dan dikaguminya.

Lebih lanjut Sandi mengatakan Pemprov akan meminta kajian para ahli untuk memastikan peruntukkan pulau tersebut. Sandi ingin tahu untuk siapa pulau di Teluk Jakarta dibangun.

"Dari kajian pekerjaan akan kelihatan ini buat siapa, apakah untuk lower income bracket, atau middle income bracket, ini yang masih kita kaji betul," kata dia dalam CNN Indonesia.
Kinerja pemerintahan Jokowi
Lembaga Indonesia Indicator (I2) memberi nilai 7,7 dari skala 0-10 untuk kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla hingga tahun ketiga masa pemerintahannya. Penilaian didasari pada sentimen judul pemberitaan di media.

I2 adalah perusahaan intelijen media, analisis data, dan kajian strategis yang menggunakan perangkat lunak AI (Artificial Intelligence). Mereka menyusun hasil riset bertajuk "Rapor Biru Rapor Merah Presiden Jokowi: Analisis Media Online Berbahasa Indonesia, Oktober 2016-Oktober 2017.

Menurut Direktur Komunikasi I2, Rustika Herlambang, angka 7,7 berasal dari penjumlahan sentimen netral dan positif, dikurangi sentimen negatif dari seluruh judul pemberitaan tentang Jokowi.

"Secara keseluruhan, judul pemberitaan media menunjukkan sentimen positif netral sebesar 77 persen, dan negatif sebesar 23 persen, dari angka 1-100, atau 7,7 dalam skala 1-10," papar Rustika.

Dari kalkulasi itu, ada positive centiment gap sebesar 13 persen. Ini adalah peningkatan dibanding minus 5 pada 2015, 10 pada 2016, dan 15 pada 2017 hingga Oktober ini.

Adapun dari seluruh pemberitaan soal Jokowi dalam satu tahun terakhir, isu politik dan keamanan (polkam) mengambil porsi terbesar; 39 persen. Perbandingannya, isu ekonomi 31 persen, hukum 17 persen, dan sosial budaya 13 persen.

Dengan demikian terjadi pergeseran fokus isu pemberitaan karena isu ekonomi mendominasi pada 2015. Sedangkan 10 nama yang muncul terkait Jokowi dalam isu polkam adalah Basuki Tjahaja Purnama, Jusuf Kalla, Tito Karnavian, Gatot Nurmantyo, Susilo Bambang Yudhoyono, Pramono Anung, Wiranto, Pratikno, Megawati Soekarnoputri, dan Ibu Negara Iriana.

Satu temuan lain oleh I2 adalah bagaimana sentimen berita pada isu ekonomi cenderung positif. "Ada semacam harapan yang muncul di media bahwa Jokowi dapat menata ekonomi Indonesia...," pungkas Rustika dikutip Antaranews.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...n-rapor-jokowi

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Anies pribumi, pelecehan Harvey, dan tatapan Buni Yani

- Pekerjaan rumah kasus pelanggaran HAM dan hukuman mati

- Tarif batas bawah angkutan daring jadi sorotan