TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno atau Anies-Sandi mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, mereka meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) mengawal pelaksanaan beberapa proyek warisan Ahok-Djarot yang terancam molor.

“Kepala Kejati menjelaskan ada TP4D (Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah, dan Pembangunan), yang bekerja membantu,” kata Anies, di Kantor Kejati DKI, Kamis, 19 Ontober 2017.

Anies menuturkan kedatangannya kali ini untuk membahas bentuk kerjasama yang dapat dilakukan dua lembaga. Kerjasama tersebut terkait aspek hukum. Dia menginginkan ada terobosan yang bisa dilakukan kejaksaanuntuk membantu pekerjaan pemerintah Daerah.

Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Toni Spontana, menjelaskan hingga saat ini TP4D telah mengawal lebih dari 199 proyek DKI dengan nilai Rp 4,6 triliun. “Tugas TP4D memastikan proyek-proyek itu berjalan sesuai ketentuan yang ada, tidak ada yang menyimpang di sana dan tidak terjadi kerugian negara,” jelasnya.

Anies menuturkan hal-hal yang menjadi penyebab molornya proyek-proyek tersebut, salah satunya persoalan kabel, pipa saluran gas dan air, juga izin perlintasan kereta api. “Hal-hal itu seharusnya sudah ada dalam perencanaan, Cuma tidak diikuti dengan tertib,” jelasnya.

Menurut Anies, jika proyek-proyek tersebut tidak rampung pada akhir tahun, maka akan banyak kesulitan yang akan dihadapi. Anies juga memberikan batasan waktu agar para dinas dapat memberikan solusi pada Jumat pagi mendatang. “Saya sampaikan pada semua, ini perintah. Karena tahun anggarannya memang 2016-2017,” ucapnya.

Enam proyek yang molor tersebut adalah pembangunan simpang tidak sebidang di Bintaro Permai, Cipinang Lontar, pembangunan underpass Kartini, Flyover Pancoran, uncerpass Mampang-Kuningan, dan pembangunan underpass Mampang-Salemba. “Kalau dalam kontrak, semua selesai 15 Desember 2017,” tutur Anies.