Jakarta, CNN Indonesia -- Konferderasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) menilai janji kampanye Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mengenai upah minimum provinsi (UMP) DKI sebesar Rp7 juta per bulan tak realistis. Bahkan angka itu dianggap cuma pemanis Anies-Sandi sewaktu kampanye.

Hal itu disampaikan KSBSI saat melakukan aksi di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta. Mereka aksi untuk menuntut janji Anies-Sandi selaku Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru.

"Kami yakin itu angka kampanyelah. Tidak realistis menurut kami," kata salah satu orator aksi, Alson Naibaho di lokasi aksi, Rabu (18/10).

Alson mengatakan, buruh bekerja berdasarkan fakta di lapangan dan hasil survei pihaknya menyebut UMP tidak sampai Rp7 juta.

"Angka kami ada di Rp4.152.292 berdasarkan survei pasar modern maupun tradisional," kata Alson.

Alson juga menyebut Sandiaga Uno pernah berjanji untuk membentuk kelompok kerja (pokja) yang akan mengevaluasi upah buruh DKI Jakarta. Menurutnya, pembentukan pokja itu harus benar-benar direalisasikan, bukan sekadar pemanis kampanye.

"Bahwa setiap tahun pokja ini akan menetapkan upah buruh yang dasarnya adalah kesejahteraan tentunya. Kami akan tuntut juga janji itu," kata Alson.

Lebih dari itu, KSBSI ingin baik Anies maupun Sandi mau mendengarkan aspirasi buruh ini dan merealisasikan janj-janji kampanyenya. Jika belum ada titik terang dari Anies-Sandi, maka para buruh akan terus melakukan aksi.

Ia mengatakan akan melakukan terus aksi serupa sampai pihaknya mendapatkan titik terang dan kejelasan dari Anies dan Sandi.

"Sudah pasti. Sampai pada penetapan nantinya. Sampai dengan pada akhir penetapan UMP DKI Jakarta kami akan turun terus," ujarnya.