Bogor - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengaku kecewa karena para pemimpin daerah penyangga tidak diundang dalam pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Padahal, berdasarkan tradisi, pemimpin daerah penyangga selalu diundang.

"Saya kira gubernur sekarang mengawali dengan tidak baik, awal yang kurang baik. Secara tradisi kan biasanya diundang kalau ada pelantikan kepala daerah. Waktu pelantikan saya juga mengundang Jakarta, Tangerang, Depok," kata Bima kepada detikcom, Selasa (17/10/2017).

Bima tidak paham kenapa tidak diundang. Padahal komunikasi Pemprov DKI dengan daerah penyangga harus lebih intens karena banyak persoalan di DKI yang harus diselesaikan melalui daerah penyangga.

"Artinya, ke depan kita perlu sering duduk bareng, harus bersinergi. Kita lakukan komunikasi dengan pola baru," ujarnya.

Bima meminta Pemprov DKI tidak menganggap Kota Bogor sebagai wilayah yang selalu meminta bantuan. Namun perlu duduk bersama, merancang hal-hal sebagai daerah yang saling membutuhkan.

Karena itu, Bima ingin komunikasi kedua belah pihak terus berjalan dengan baik seperti saat era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). "Dengan Pak Ahok kita punya komunikasi yang baik, kadang komunikasi cukup dengan WA (WhatsApp)" ujarnya.

Bima menyebut banyak persoalan di Kota Bogor yang berkaitan dengan Jakarta, seperti masalah penanggulangan banjir dan transportasi. Karena itu, perlu duduk bersama bagaimana mengurangi debit air yang mengalir ke Jakarta.

Persoalan transportasi juga perlu dicari solusi bersama. Karena setiap minggu ada sekitar 30 ribu warga Jakarta yang datang ke Bogor.

"Kita cari solusinya bersama, kita minta bantuan bus misalnya untuk dioperasikan di Kota Bogor agar warga Jakarta tidak perlu bawa mobil pribadi ke Bogor, tapi menggunakan moda transportasi umum," sebutnya.

Masalah pedagang kaki lima juga perlu dibicarakan. Sebab, kata Bima, banyak PKL yang tergusur di Jakarta kemudian pindah ke Bogor.
(idh/fdn)

https://news.detik.com/berita/d-3688...an-anies-sandi

jadi... kemarin peristiwa gembel dianggurin ya gag heranlah, setingkat penguasa di daerah sebelah aja kaga dianggap.

komunikasi antar pejabat tinggi aja macet, ga tau ntar komunikasi ama "gembel2" di Jakarta

mungkin maenannya cuman antar pengusaha cuy: