GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno mengaku serius dan konsekuen pihaknya menepati janji saat kampanye yaitu akan menyiapkan properti bagi warga Jakarta dengan syarat KTP DKI dan penghasilan rumah tangga menengah totalnya Rp7 juta per bulan.



"Kami konsekuen dan serius menepati janji kampanye masalah program penyediaan rumah dengan uang muka (down payment/DP) nol rupiah," ujar Anies didampingi Sandi menjawab pertanyaan wartawan saat meninjau SDN 07 Pagi Cawang, Jakarta Timur, Rabu (18/10).



Anies tidak bisa menjelaskan secara detail mengenai program tersebut, namun wartawan dianjurkan melihat di website miliknya jakartamajubersama.com. Setelah dicek website itu ternyata sudah lengkap penjelasan tentang rencana rumah nol rupiah DP tersebut.



“Ada di website. Di-website saja,” kata Anies.



Di dalam website itu dijelaskan mengenai program DP 0 rupiah yakni kredit murah berbasis tabungan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.



Program ini pengganti prasyarat DP relatif mahal dan untuk memastikan pembayaran kredit lebih mampu dipenuhi warga. Seperti konsistensi jumlah saldo tabungan di bank, sebesar proporsi tertentu dari nilai properti dalam jangka waktu enam bulan terakhir. Lalu, konsistensi perilaku menabung di bank selama jangka waktu 6-12 bulan terakhir.



Ketika ditanya apa bedanya antara DP 0 rupiah dengan DP 0%, tim Anies dan Sandi menjelaskan dalam website itu disebutkan tidak perlu terlalu fokus pada terminologi itu, tidak ada perbedaan yang dialami konsumen.



Ini hanya meluruskan saja DP 0 rupiah sama dengan bank tetap mendapatkan uang muka, hanya saja ditanggung (ditalangi atau disubsidi) pihak lain dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta.



Adapun, DP 0% sama dengan bank tidak mendapatkan uang muka sama sekali. Anies-Sandi sejauh ini fokus pada DP 0 rupiah.



Target penerima manfaat program ini adalah warga DKI Jakarta (dibuktikan dengan KTP). Mereka adalah warga kelas menengah ke bawah dengan penghasilan total rumah tangga sampai sekitar Rp7 juta/bulan dan belum memiliki properti sendiri.



Kemudian termasuk para pekerja informal yang selama ini kesulitan untuk mendapat fasilitas kredit, karena tipe penghasilan yang tidak tetap seperti pekerja formal.



Prioritas yang menjadi sasaran program adalah warga yang telah menjadi warga DKI dalam jangka waktu tertentu (misalnya 5 tahun, dibuktikan dengan kepemilikan KTP DKI). Hal itu untuk menghindari adanya “warga DKI dadakan” demi mendapatkan program ini.



Sementara itu, properti yang ditawarkan dalam program ini adalah berbentuk hunian vertikal sederhana subsidi pemerintah dengan harga sampai sekitar Rp350 juta.



Penggunaan istilah "rumah" merupakan istilah generik mengacu pada hunian, dalam hal ini berarti hunian vertikal. Tentu properti senilai di atas sekitar Rp400 juta atau bahkan Rp1 miliar, bukanlah jenis properti yang ditawarkan dalam fasilitas ini.



Menjadi pertanyaan, apakah program DP 0 rupiah satu-satunya rencana Anies? Dalam website ini dijelaskan program DP 0 rupiah merupakan salah satu rencana program Anies-Sandi dalam mewujudkan hunian terjangkau di Jakarta.



Anies dan Sandi akan melakukan pendekatan yang menyeluruh untuk penyediaan rumah murah bagi warga Jakarta, termasuk melakukan penataan kampung (urban renewal) untuk masyarakat miskin.



Keduanya juga akan memulai kembali program MH Thamrin yang mengintegrasikan perbaikan infrastruktur dasar (saluran, infrastruktur air bersih, pengolahan sampah, dan sebagainya) dengan pemberdayaan sosial ekonomi warga kampung. Caranya, dengan merealisasikan kampung deret dengan melibatkan warga sejak perencanaan hingga pengelolaan.



Kemudian insentif rumah sewa berupa bantuan perbaikan dan peningkatan kualitas rumah sewa, terutama yang berada di kawasan kumuh sebagai ganti dalam mengalihfungsikan rumah/bangunannya menjadi rumah sewa.



Selanjutnya, reformasi birokrasi sektor perumahan. Program di mana pemerintah, melalui sebuah BLU (Badan Layanan Umum) khusus mengelola hunian terjangkau, mengendalikan harga tanah melalui kegiatan jual beli tanah dengan pendataan administrasi yang transparan untuk kemudian dimanfaatkan bagi tujuan pembangunan (termasuk untuk pembangunan hunian).



Guna meningkatkan investasi rumah susun (rusun), pemerintah secara aktif mendorong pembangunan rusun, terutama untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah mendorong pembangunan rusun di pusat-pusat perekonomian warga dengan prinsip transit oriented development (TOD), yakni pengembangan kota yang mengadopsi tata ruang campuran dan memaksimalkan penggunaan angkutan massal seperti busway/BRT, MRT, LRT, serta dilengkapi ruas untuk pejalan kaki dan sepeda. (OL-6)


Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...uta/2017-10-18

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Jinping Singgung Kemajuan Pembangunan di Laut China Selatan

- Pidato Anies Baswedan Terus Tuai Reaksi

- TKA Asal Tiongkok Didenda Rp10 Juta