CEKIDOT GAN !



Jakarta - Baru sehari bergelar Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dilaporkan ke polisi. Anies dilaporkan karena pidatonya yang menyinggung soal pribumi usai dilantik kemarin.

Adalah organisasi bernama Gerakan Pancasila yang melaporkan Anies ke polisi. Laporan tersebut diterima Bareskrim Polri dengan LP/ 1072/X/2017/ tanggal 17 Oktober 2017.

Berdasarkan pantauan, Koordinator Gerakan Pancasila, Jack Boyd Lapian tiba bersama pengacaranya, Budi Kabunang pukul 18.30 WIB di Kantor Bareskrim Polri, Jalan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2017). Selain itu, tampak juga mendampingi Jack tiga anggota Banteng Muda Indonesia DPD DKI Jakarta mengenakan Almamater merah berlambang banteng pada dada bagian kirinya.

"Saat ini atas nama Gerakan pancasila melakukan pelaporan sehubungan dengan adanya tindak pidana yang melanggar UU, nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis yang diduga dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta terpilih pada 16 Oktober 2017 saat sesi acara sertijab sehubungan dengan pidato politik," kata pengacara Jack, Rudi Kabungan.

Jack mengatakan makna kata pribumi yang disebut Anies di duga sarat memecah belah keberagaman di Indonesia. Ia pun mempertanyakan makna pribumi yang dimaksud Anies.

"Petaka di sini dikatakan Pak Anies Pribumi. Pribumi yang mana? Pribumi Arab? Cina? siapa? Karena saya lihat ini memecah belah Pancasila. Pada Pancasila tak ada lagi apa bahasamu, apa ras, semua menjadi satu," tutur Jack.


Jack mengatakan pihaknya telah menyerahkan berkas lampiran dan video pidato Anies sebagai bukti. Gerakan Pancasila melaporkan Anies atas dugaan tindak pidana diskriminatif ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 b (ayat1) dan (ayat2) dan pasal 16 UU No 40 Tahun 2008.

Salah satu anggota DPD Banteng Muda Indonesia DKI Jakarta, Abdul Kholih ikut komentar atas kata pribumi itu. Abdul menilai Anies sebagai Gubernur baru DKI Jakarta seharusnya bisa merajut persatuan keberagaman etnis warga dan berkarya.

"Kami juga mengkritisi bapak Anies Baswedan gubernur terpilih ini. Ini sudah saatnya membangun Jakarta lebih baik merajut hal-hal di dalam Pilkada kemarin yang sudah mencoreng (keberagaman etnis) . Jadi bukan saatnya lagi membicarakan seperti itu," ucapnya.

Abdul juga mengingatkan para calon kepala daerah lainnya yang akan bertarung pada Pilkada 2018 mendatang. Ia berharap kepala daerah di Indonesia ke depannya tidak melakukan hal yang sama.

"Dan ini jadi pelajaran bagi Kepala Daerah yang akan berorasi ke depannya tidak lagi mengucapkan adanya pribumi dan non-pribumi. Karena di balik itu sangat bisa sangat menimbulkan konflik antar suku, ras, budaya, dan agama," sebut Abdul.

"Ini sebagai contoh kenapa kita angkat kasus ini supaya kepala daerah kepala daerah nantinya bisa melihat kasus ini," imbuh dia.

Sebelumnya Anies menyinggung soal pribumi saat berpidato di hadapan warga yang hadir di acara Selamatan Jakarta usai dirinya dilantik dan melakukan sertijab di Balai Kota DKI, Senin (16/10) malam. Anies awalnya berbicara soal praktik kolonial masa lalu, termasuk di Jakarta.

"Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan pepatah Madura. Itik telor, ayam singerimi. Itik yang bertelor, ayam yang mengerami," ungkap Anies.

Anies kemudian menjelaskan konteks pidato yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial itu. Dia menyebut apa yang dia sampaikan itu terkait dengan masa penjajahan.

"Itu pada konteks pada era penjajahan. Karena saya menulisnya juga pada zaman penjajahan dulu karena Jakarta itu kota yang paling merasakan," kata Anies.

Anies mendapat pembelaan dari Advokat Cinta Tanah Air (ACTA). ACTA menilai tidak ada yang salah dengan istilah pribumi yang diungkapkan Anies.

"Ratusan advokat ACTA akan pasang badan membela Gubernur Anies Baswedan terkait istilah pribumi yang disampaikan dalam pidato di Balai Kota, 16 Oktober 2017. Kami telah membaca berita soal pidato tersebut secara saksama dan menurut kami tidak ada yang salah dengan pidato tersebut," ujar Ketua ACTA Krist Ibnu T Wahyudi dalam keterangan tertulis kepada detikcom, Selasa (17/10).