TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Syarief, mengatakan warga Jakarta bisa mengajukan komplain terhadap janji-janji gubernur dan wakil gubernur terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno (Anies-Sandi), yang belum terealisasi.

Menurut Syarief, ada dua mekanisme yang bisa dilakukan, yaitu lewat parlemen dan secara langsung disampaikan kepada Anies-Sandi.

"Kalau lewat parlemen bisa sampaikan kepada DPRD, atau bisa juga langsung kepada Pak Gubernur. Nanti Pak Gubernur itu ada yang namanya program 'Sarapan Pagi', saya bocorin sedikit ya," ujar Syarief dalam diskusi publik di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 14 Oktober 2017.

Syarief mengatakan program 'Sarapan Pagi bersama Warga Jakarta' akan dikelola setiap sepekan sekali. Pada kegiatan tersebut, Anies-Sandi akan menemui warga Jakarta yang datang ke Balai Kota untuk menyampaikan keluh kesahnya, termasuk janji-janji yang belum terpenuhi.

Konsep ini memang relatif berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya, baik itu Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, maupun Djarot Saiful Hidayat. Ketiga gubernur tersebut memiliki kebiasaan untuk menemui masyarakat yang mengadu tapi dengan cara berbeda-beda.

Untuk Jokowi dan Ahok, seluruh proses pengaduan nyaris berjalan sama. Setiap pagi, Jokowi atau Ahok selalu menemui masyarakat yang sudah berdatangan sejak pagi di pendopo Balai Kota. Setiap orang yang datang, langsung ditangani oleh Jokowi atau Ahok dengan memanggil stafnya.

Berbeda dengan Djarot. Saat resmi menjabat sebagai gubernur, Djarot membuka pengaduan tapi dengan cara membuka meja pengaduan dan menyesuaikan bidangnya masing-masing, misalnya pendidikan, perumahan, kesehatan, dan sebagainya. Djarot sesekali menyambut masyarakat yang datang secara langsung.

Syarief mengatakan setidaknya ada empat janji gubernur dan wakil gubernur terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, yang menonjol selama lima tahun ke depan. Menurut Syarief, empat janji tersebut memiliki ekspektasi tinggi bagi warga Jakarta.

"Pasti ada ekspektasi masyarakat soal janji Anies-Sandi. Ada 23 janji kerja, namun program yang sangat menonjol itu ada empat program, yaitu Oke Oce, program KJP Plus KJS Plus, OK Otrip, dan rumah DP 0 persen," ujar Syarif lagi.

Sedangkan untuk program-program lainnya merupakan modifikasi program dari gubernur sebelumnya. Contohnya, pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA), mass rapid transit (MRT) Jakarta, penataan kampung, dan lainnya. Syarief yakin keseluruhan program tersebut akan tercapai di masa kepemimpinan Anies-Sandi.

Meski begitu, Syarif mengatakan dalam pelaksanaan empat program menonjol tersebut Anies-Sandi tetap akan mempertimbangkan aspek hukumnya.

"Selain dari kesiapan personal, sosok Anies-Sandi ini bisa diterima masyarakat. Kami tetap harus taat hukum untuk laksanakan empat program itu, mempertimbangkan kecepatan eksekusi dan tetap taat hukum," ujar politikus Gerindra itu.

Syarief memberi contoh dalam penataan kampung. Dalam program Anies-Sandi, akan menekan tindakan penggusuran. Ia mengkritik pemimpin sebelumnya yang melakukan penggusuran tanpa melalui prosedur yang benar, apalagi tindakan tersebut tidak masuk Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017.