Pertamina tengah dibangkrutkan dengan berbagai cara, mulai dari pemberlakuan kebijakan yang aneh-aneh, pencabutan subsidi BBM, pemberlakuan BBM satu harga, BBM penugasan kepada Pertamina, tender BBM PSO, mega proyek infrastruktur migas yang didanai dengan utang. Oligarki penguasa menempel bagai parasit memeras dan menghisap Pertamina.

Berikut uraiannya:

Pertama, memaksa Pertamina menerapkan sistem gross split; Pemerintah memaksa Pertamina memberlakukan gross split untuk uji coba sistem baru di sektor hulu menggantikan cost recovery. Perusahaan asing umumnya menolak sistem ini. Sistem gross split adalah perubahan dari sistem cost recovery. Dengan sistem ini maka seluruh biaya eksplorasi dan eksploitasi migas dibebankan kepada kontraktor. Kebijakan ini menyebabkan Pertamina rugi karena tingkat harga minyak yang rendah, sementara biaya yang dikelurkan untuk eksplorasi dan eskploitasi migas cukup besar, dikarenakan ladang-ladang migas pertamina adalah sumur tua.

Kedua, memaksa Pertamina memberlakukan BBM satu harga; pemerintahan Jokowi memaksa pertamina agar memberlakukan BBM satu harga seluruh Indonesia. Seluruh biaya memberlakukan BBM satu harga ini dibebankan kepada Pertamina. Sementara Pertamina pada satu sisi harus bersaing dengan perusahaan swasta yang lain menurut mekanisme pasar, pada sisi lain harus menjalankan tugas pemerintah.

Pertamina Semakin Suram

Ketiga, memaksa Pertamina menjual BBM penugasan; pemerintah menugaskan Pertamina menjual BBM satu harga dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Sementara harga yang ditetapkan pemerintah tersebut berada pada level yang merugikan pertamina. Hingga 30 Juni 2017, kerugian ditaksir mencapai US$ 957 juta atau sekitar Rp 12 triliun. Kerugian penjualan Premium maupun Solar itu termasuk juga dari Program BBM Satu Harga.

Keempat, pemerintah secara sistematik menghapus subsidi BBM dan membebankan biaya produksi dan distribusi BBM kepada Pertamina; Subsidi yang diterima Perusahaan Pertamina sebesar USD1.8 miliar selama 2016, periode sebelumnya 2015 sebesar USD3.3 miliar, tahun 2014 sebesar USD12.5 miliar. Negara menghapus subsidi bensin secara menyeluruh pada bulan Januari 2015.

Kelima, pemerintah, kementrian dan lembaga, BUMN lain, berhutang BBM dalam jumlah besar kepada Pertamina. Utang BBM tersebut belum jelas kapan akan dibayar kepada pertamina. Akibatnya, pertamina mengalami kesulitaan keuangan. Satu contoh adalah adanya utang pemerintah ke Pertamina sebesar Rp 24 triliun yang belum dibayarkan. Ditambah dengan utang TNI sebesar 10 triliun.

Keenam, membiarkan Pertamina dalam kubangan utang. Dan utang pertamina saat ini cukup besar, sekitar 10 miliar dolar atau lebih dari Rp 130 triliun. Utang tersebut diperoleh dari institusi keuangan internasional yang harus dibayarkan cicilan dan harus dilunasi setelah jatuh tempo. Namun, karena banyaknya tugas yang dibebankan kepada Pertamina mengakibatkan keuangan Pertamina tergerus.
Uraian selengkapnya Menghapus Pertamina dari Bumi Indonesia