Pantaskah?? Diplomat Cantik RI Ini Permalukan Presiden Solomon Island & Vanuatu Di Sidang PBB




Indonesia menggunakan hak jawabnya pada Sidang Umum Dewan PBB ke 72 di New York, Amerika Serikat tanggal 19-25 September 2017.

Seorang diplomat perempuan muda, yang menjadi wakil Indonesia, berbicara pada hari Senin, 25 September, untuk menggunakan 1st right to reply, dengan ekspresi wajah yang menunjukkan kemarahan, seraya berkali-kali mengangkat tangan dan telunjuk. Ia menegaskan bahwa tuduhan-tuduhan tentang pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara-negara tersebut adalah palsu bahkan hoax.

Banyak informasi yang keliru dan hoax terkait dengan Papua yang disampaikan oleh individu-individu yang dipicu motivasi ekonomi oleh agenda separatis dan para pendukungnya.

Negara-negara yang mengangkat isu Papua itu, "benar-benar buta. Mereka gagal memahami. Atau menolak untuk mengerti. (bahwa) Provinsi Papua dan Papua Barat telah menjalankan dan mengalami kemajuan yang masif."

"Dalam tiga tahun terakhir, 4.325 kilometer jalan telah dibangun. 30 pelabuhan. Tujuh bandara baru. 7,8 juta penduduk Papua telah mendapat pelayanan kesehatan dasar. Sebanyak 360.000 orang menikmati pendidikan gratis. Ekonominya tumbuh 9,21 persen, membuat wilayah Papua dan Papua Barat menjadi wilayah yang bertumbuh paling pesat di Indonesia."

"Bila HAM ada pada inti dari persoalan ini, mengapa mereka tidak mengangkatnya pada Sidang Dewan HAM PBB. Jika Indonesia menyembunyikan pelanggaran HAM di Papua, di era teknologi seperti saat ini, semua orang pasti akan tahu adanya tuduhan itu."

Indonesia tidak mampu memahami bagaimana negara-negara tersebut terus mendukung agenda separatis di sebuah negara berdaulat.

"Apakah ini cara untuk menyembunyikan masalah di dalam negeri mereka?"

Menurut dia, apa yang dilakukan oleh empat negara tersebut adalah ilegal dan melanggar prinsip PBB.

"Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri."