Komisi Pemberantasan Korupsi merilis pemulihan aset negara yang telah dilakukan sejak tahun 2005 hingga tahun 2017. Selama 12 tahun itu, KPK berhasil memulihkan aset negara hingga Rp 1,917 triliun yang diperoleh dari barang sitaan negara dalam kasus tindak pidana korupsi.

"Jadi dari data yang kami punya sejak 2005 sampai 2017. Uang rampasan hasil korupsi itu berjumlah ratusan triliun. Dari denda senilai Rp 66,3 miiar. Uang pengganti sebesar Rp 908,724 miliar. Kemudian uang rampasan sebesar Rp 942,478 miliar. Totalnya Rp 1,917 triliun," kata Jaksa KPK Irene Putri dalam acara diskusi KPK berjudul 'Aset Recovery' di Gedung KPK, Rabu, 11 Oktober 2017.

Jumlah aset yang berhasil dipulihkan tersebut belum termasuk aset lain yang dirampas negara. Salah satunya aset milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazarudin senilai Rp 136,536 miliar.

Meenurut Pelaksana Tugas Koordinator Pelacakan Aset, Pengelolan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK itu, aset lain yang akan dibidik KPK juga aset benda yang berada di luar negeri terkait kasus korupsi. Ada dua negara yang sudah dibekukan oleh KPK, yakni Singapura dan Australia.

Menurutnya perjanjian bilateral dalam ekstradisi aset antara KPK dengan komisi pemberantas korupsi di kedua negara itu telah dibangun sejak lama. Namun mekanisme penyitaan di dua negara tetangga Indonesia ini menurut Irene tentu saja berbeda ranah yuridiksinya.

"Tapi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 pasl 12 huruf h menjelaskan KPK bisa meminta bantuan penegak hukum untuk penyitaan atas hasil tindak pidana atau barang bukti di luar negeri dengan pembekuan aset," ujar Irene.

Sayangnya di kedua negara tersebut bisa mengizinkan pembekuan aset asalkan kasus ini sudah ada putusan dari pengadilan atau sudah berkekuatan hukum yang mengikat.

"Tapi alhamdulillah kami mematuhi aturan tersebut," kata Irene lagi.

Irene melanjutkan, salah satu kasus yang telah diupayakan KPK tersebut adalah kasus Innospec Pertamina. Di kasus ini pelaku korupsi telah melakukan tindak pidana pencucian uang dan pengalihan aset di luar negeri sebanyak US$ 190 ribu di Singapura.

"Maka setelah amar putusan dibacakan baru ada eksekusi," ujar Irene menutup penjelasannya.


Harta Siapa yang paling banyak disita?