JAKARTA, suaramerdeka.com -Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menegaskan, kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan yang sah adalah yang berada di bawah kepemimpinan M. Romahurmuziy.

"Dari segi perundang-undangan, yang sudah mendapatkan persetujuan atau SK adalah PPP yang dipimpin oleh Romahurmuziy," kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/10).

Namun Yasonna mengakui, pihak Djan Faridz masih belum menerima hasil keputusan Menkum dan HAM tersebut. Antara lain dengan berbagai macam pertimbangan dan mengancam akan mempolisikan Menkum dan HAM jika tidak mengesahkan SK PPP kepengurusannya.

"Sebab, masing-masing pihak punya tafsiran mengenai soal itu," ujarnya. Ya sudahlah, kita hadapi semuanya tidak ada masalah. PPP di bawah kepemimpinan Romahurmuzy sampai saat ini yang sah di mata hukum dan diakui oleh pemerintah," ujarnya.

Adapun kubu Djan Faridz menganggap kepengurusannya sah atas dasar putusan Mahkamah Partai Nomor 49 tertanggal 11 Oktober 2014. Kemudian, hal itu ditindaklanjuti melalui Muktamar PPP di Jakarta pada 30 Oktober-2 November 2014.

Dalam muktamar tersebut, Djan secara aklamasi terpilih sebagai ketua umum.

http://www.suaramerdeka.com/news/det...mahurmuziy-Sah